BPKH Komitmen Kelola Dana Haji Transparan dan Akuntabel
Tim langit 7
Jum'at, 31 Januari 2025 - 23:00 WIB
ilustrasi
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkomitmen dalam pengelolaan keuangan haji yang amanah, transparan, dan akuntabel.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memastikan pengelolaan dana haji secara baik. “BPKH senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanah dalam mengelola keuangan haji sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujar Fadlul Imansyah.
Sebelumnya, BPKH menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas berbagai hal terkait pengelolaan keuangan haji, termasuk strategi pencegahan korupsi dan peningkatan efisiensi pengelolaan dana.
BPKH berharap rakor ini dapat memberikan masukan berharga bagi peningkatan kinerja BPKH dalam mengelola keuangan haji untuk kemaslahatan umat.
Baca juga:Kasus Pagar Laut, Menteri ATR Harus Siapkan Peta Jalan Tuntaskan Konflik Agraria
Rakor ini menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto yang meminta KPK untuk ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/ 2025 M. KPK berharap rakor dengan kementerian/lembaga ini dapat berjalan dengan baik sehingga tak ada korupsi atau penyalahgunaan anggaran penyelenggaraan haji 2025.
BPKH sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan haji, siap mendukung penuh upaya KPK dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memastikan pengelolaan dana haji secara baik. “BPKH senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanah dalam mengelola keuangan haji sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujar Fadlul Imansyah.
Sebelumnya, BPKH menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas berbagai hal terkait pengelolaan keuangan haji, termasuk strategi pencegahan korupsi dan peningkatan efisiensi pengelolaan dana.
BPKH berharap rakor ini dapat memberikan masukan berharga bagi peningkatan kinerja BPKH dalam mengelola keuangan haji untuk kemaslahatan umat.
Baca juga:Kasus Pagar Laut, Menteri ATR Harus Siapkan Peta Jalan Tuntaskan Konflik Agraria
Rakor ini menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto yang meminta KPK untuk ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/ 2025 M. KPK berharap rakor dengan kementerian/lembaga ini dapat berjalan dengan baik sehingga tak ada korupsi atau penyalahgunaan anggaran penyelenggaraan haji 2025.
BPKH sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan haji, siap mendukung penuh upaya KPK dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang bersih dan bebas dari korupsi.