Hanif Dhakiri: Pertumbuhan Melambat, Pemerintah Harus Segera Koreksi Arah
Tim langit 7
Selasa, 06 Mei 2025 - 11:54 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M Hanif Dhakiri.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Hanif Dhakiri, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year). Data ini angka terendah sejak kuartal III 2021 dan di bawah ekspektasi pasar.
“Ini alarm serius. Mesin utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, mengalami perlambatan bersamaan. Kalau tidak ada koreksi arah, target 5,2 persen akan sulit tercapai,” ujar Hanif di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini menyoroti konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89 persen, terendah dalam lima kuartal terakhir, meskipun ada momentum Ramadan dan Idulfitri. Ini menunjukkan tekanan daya beli yang belum pulih, khususnya di kelompok menengah bawah.
Investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga hanya tumbuh 2,12 persen, mencerminkan ketidakpastian dunia usaha. Belanja pemerintah justru terkontraksi, padahal seharusnya menjadi penopang utama di tengah pelemahan sektor swasta.
Baca juga:Pemerintah akan Bangun 25 Ribu Gudang Sementara di Desa untuk Tampung Panenan Petani
“Negara seharusnya hadir saat pasar melemah, bukan justru tertahan oleh proses birokrasi dan perencanaan yang tidak sigap. Ini soal ketepatan dan kecepatan eksekusi belanja,” tegasnya.
Hanif yang juga mantan Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dikejar dari angka, melainkan harus berkualitas dan menyentuh langsung kehidupan rakyat. Ia mendorong pemerintah memperkuat belanja produktif, mempercepat insentif sektor riil, dan mengarahkan kebijakan pada penguatan konsumsi domestik dan penciptaan lapangan kerja.
“Ini alarm serius. Mesin utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, mengalami perlambatan bersamaan. Kalau tidak ada koreksi arah, target 5,2 persen akan sulit tercapai,” ujar Hanif di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini menyoroti konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89 persen, terendah dalam lima kuartal terakhir, meskipun ada momentum Ramadan dan Idulfitri. Ini menunjukkan tekanan daya beli yang belum pulih, khususnya di kelompok menengah bawah.
Investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga hanya tumbuh 2,12 persen, mencerminkan ketidakpastian dunia usaha. Belanja pemerintah justru terkontraksi, padahal seharusnya menjadi penopang utama di tengah pelemahan sektor swasta.
Baca juga:Pemerintah akan Bangun 25 Ribu Gudang Sementara di Desa untuk Tampung Panenan Petani
“Negara seharusnya hadir saat pasar melemah, bukan justru tertahan oleh proses birokrasi dan perencanaan yang tidak sigap. Ini soal ketepatan dan kecepatan eksekusi belanja,” tegasnya.
Hanif yang juga mantan Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dikejar dari angka, melainkan harus berkualitas dan menyentuh langsung kehidupan rakyat. Ia mendorong pemerintah memperkuat belanja produktif, mempercepat insentif sektor riil, dan mengarahkan kebijakan pada penguatan konsumsi domestik dan penciptaan lapangan kerja.