Komisi IV DPR Desak Pemerintah Ungkap Perusahaan Terlibat Kasus Beras Oplosan
Tim langit 7
Selasa, 22 Juli 2025 - 17:15 WIB
ilustrasi
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan.
Daniel mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dengan mengungkap identitas perusahaan tersebut kepada publik.
“Pemerintah tidak boleh menutup-nutupi identitas pelaku, terlebih jika perusahaan besar terlibat dalam praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Ini masalah serius karena menyangkut bahan pokok yang sangat vital,” ujar Daniel Johan di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Daniel menegaskan bahwa praktik beras oplosan adalah tindakan yang mencederai hak konsumen serta merugikan petani dan pelaku usaha yang jujur. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya membuka nama perusahaan, tetapi juga menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha,” tegasnya.
Baca juga:Di Tengah Upaya Sri Mulyani Genjot Pajak, Prabowo Soroti Kerugian Rp100 Triliun dari Beras Oplosan
Selain itu, Daniel juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan rantai distribusi pangan, khususnya beras, agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang. “Kasus ini menjadi alarm penting untuk memperketat regulasi dan sistem pengawasan,,” tutupnya.
Daniel mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dengan mengungkap identitas perusahaan tersebut kepada publik.
“Pemerintah tidak boleh menutup-nutupi identitas pelaku, terlebih jika perusahaan besar terlibat dalam praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Ini masalah serius karena menyangkut bahan pokok yang sangat vital,” ujar Daniel Johan di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Daniel menegaskan bahwa praktik beras oplosan adalah tindakan yang mencederai hak konsumen serta merugikan petani dan pelaku usaha yang jujur. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya membuka nama perusahaan, tetapi juga menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha,” tegasnya.
Baca juga:Di Tengah Upaya Sri Mulyani Genjot Pajak, Prabowo Soroti Kerugian Rp100 Triliun dari Beras Oplosan
Selain itu, Daniel juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan rantai distribusi pangan, khususnya beras, agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang. “Kasus ini menjadi alarm penting untuk memperketat regulasi dan sistem pengawasan,,” tutupnya.