Kemenko Polkam Dorong Transformasi Digital Indonesia di ICT Business Mission 2025
Tim langit 7
Rabu, 27 Agustus 2025 - 09:23 WIB
Kemenko Polkam Dorong Transformasi Digital Indonesia di ICT Business Mission 2025
LANGIT7.ID-Jakarta;Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menghadiri ICT Business Mission 2025 yang diselenggarakan oleh American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) di Jakarta, selasa, (26/8).
“Transformasi Digital Indonesia saat ini berada pada fase penting transformasi digital dengan penetrasi internet hampir 80% populasi, proyeksi nilai transaksi pembayaran digital Rp2.908 triliun pada 2025, dan ekonomi digital yang diperkirakan mencapai USD 109 miliar tahun ini,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/8/2025).
Eko juga menambahkan bahwa capaian Regulasi dan Tata Kelola Data Sejak Oktober 2024, Indonesia telah memberlakukan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pemerintah juga sedang menyiapkan PP pelaksana dan Perpres tentang Badan Pengawas Data Pribadi untuk memperkuat penegakan hukum perlindungan data.
Disamping itu, Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional Diluncurkan Agustus 2025, dengan lima pilar utama: kesehatan, reformasi birokrasi, pengembangan talenta, smart cities & mobility, serta keamanan nasional. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi produsen teknologi AI dan pengawal kedaulatan digital.
“Kemenko Polkam akan terus mendorong kerja sama erat antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional untuk membangun ekosistem digital yang aman, tangguh, dan berdaulat. Transformasi digital harus inklusif, inovatif, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujar Eko.
Lebih lanjut, Deputi Kominfo Kemenko Polkam juga memaparkan bahwa Keamanan Siber dan Ketahanan Nasional Pada 2024, Indonesia mencatat lebih dari 1,2 miliar serangan siber. Pemerintah memperkuat kapasitas SDM, infrastruktur TIK, serta kolaborasi publik–privat. Keamanan siber ditegaskan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.
Eko juga menambahkan bahwa Reformasi Birokrasi Digital Indeks SPBE Nasional 2024 mencapai 3,12 (kategori Baik) dan ditargetkan naik menjadi kategori Memuaskan pada 2025. Integrasi layanan publik digital dilakukan melalui GovTech Indonesia dan INA Digital.
“Transformasi Digital Indonesia saat ini berada pada fase penting transformasi digital dengan penetrasi internet hampir 80% populasi, proyeksi nilai transaksi pembayaran digital Rp2.908 triliun pada 2025, dan ekonomi digital yang diperkirakan mencapai USD 109 miliar tahun ini,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/8/2025).
Eko juga menambahkan bahwa capaian Regulasi dan Tata Kelola Data Sejak Oktober 2024, Indonesia telah memberlakukan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pemerintah juga sedang menyiapkan PP pelaksana dan Perpres tentang Badan Pengawas Data Pribadi untuk memperkuat penegakan hukum perlindungan data.
Disamping itu, Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional Diluncurkan Agustus 2025, dengan lima pilar utama: kesehatan, reformasi birokrasi, pengembangan talenta, smart cities & mobility, serta keamanan nasional. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi produsen teknologi AI dan pengawal kedaulatan digital.
“Kemenko Polkam akan terus mendorong kerja sama erat antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional untuk membangun ekosistem digital yang aman, tangguh, dan berdaulat. Transformasi digital harus inklusif, inovatif, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujar Eko.
Lebih lanjut, Deputi Kominfo Kemenko Polkam juga memaparkan bahwa Keamanan Siber dan Ketahanan Nasional Pada 2024, Indonesia mencatat lebih dari 1,2 miliar serangan siber. Pemerintah memperkuat kapasitas SDM, infrastruktur TIK, serta kolaborasi publik–privat. Keamanan siber ditegaskan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.
Eko juga menambahkan bahwa Reformasi Birokrasi Digital Indeks SPBE Nasional 2024 mencapai 3,12 (kategori Baik) dan ditargetkan naik menjadi kategori Memuaskan pada 2025. Integrasi layanan publik digital dilakukan melalui GovTech Indonesia dan INA Digital.