Kementerian Haji Diminta Minimalkan Risiko Layanan Konsumsi Jemaah, Anwar Abbas Ingatkan Dampak Jika Gagal
Tim langit 7
Kamis, 06 November 2025 - 08:35 WIB
Kementerian Haji Diminta Minimalkan Risiko Layanan Konsumsi Jemaah, Anwar Abbas Ingatkan Dampak Jika Gagal
LANGIT7.ID-Jakarta;Kementerian Haji diminta memperkuat manajemen risiko pengadaan makanan bagi jemaah haji Indonesia. Peringatan itu disampaikan Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan; Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, yang menilai konsentrasi pekerjaan pada segelintir penyedia berpotensi memicu gangguan pelayanan berskala besar bila terjadi kegagalan operasional.
Menurut Anwar, beban layanan konsumsi bagi 221 ribu jemaah—terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina—memerlukan strategi yang matang dan terukur. Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko sejak perencanaan hingga eksekusi agar kualitas menu, ketepatan waktu distribusi, serta keamanan pangan terjaga sepanjang rangkaian puncak haji.
“Pepatah ini jelas sangat relevan bila dikaitkan dengan pengadaan makanan untuk jamaah haji indonesia yang berjumlah 221 ribu orang karena untuk melayani jamaah yang sebanyak itu jelas tidak mudah," ujar dia dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).
Anwar menilai keputusan menunjuk hanya dua perusahaan menuntut standar pengawasan yang jauh lebih ketat. Ia mendorong adanya skenario cadangan (contingency plan) yang siap dieksekusi, termasuk suplai alternatif, penambahan armada distribusi, dan tim inspeksi mutu yang siaga 24 jam pada masa kritis.
“Ini sangat penting diperhatikan sebab apabila pihak kementrian haji lengah dan gagal memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah maka kementrian haji sebagai sebuah kementrian baru tentu akan banyak dikritik tidak hanya oleh para jamaah haji tapi juga oleh para anggota DPR dan seluruh rakyat indonesia.”
Lebih jauh, Anwar merekomendasikan Kementerian Haji mengunci detail operasional sejak dini bersama kedua perusahaan: volume dan jadwal produksi harian, standar gizi dan higienitas, pola rotasi menu, SLA distribusi antartitik, hingga protokol penanganan keluhan real-time. Ia juga menilai audit internal dan audit pihak independen perlu dijalankan secara paralel, disertai pelaporan harian yang transparan.
Transparansi data dan komunikasi publik yang proaktif disebut krusial untuk menjaga kepercayaan jemaah serta meminimalkan potensi kesalahpahaman. Bila seluruh langkah antisipatif ditempuh, Anwar yakin kualitas layanan konsumsi dapat tetap terjaga, sekalipun penanganannya dipusatkan pada dua perusahaan.
Menurut Anwar, beban layanan konsumsi bagi 221 ribu jemaah—terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina—memerlukan strategi yang matang dan terukur. Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko sejak perencanaan hingga eksekusi agar kualitas menu, ketepatan waktu distribusi, serta keamanan pangan terjaga sepanjang rangkaian puncak haji.
“Pepatah ini jelas sangat relevan bila dikaitkan dengan pengadaan makanan untuk jamaah haji indonesia yang berjumlah 221 ribu orang karena untuk melayani jamaah yang sebanyak itu jelas tidak mudah," ujar dia dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).
Anwar menilai keputusan menunjuk hanya dua perusahaan menuntut standar pengawasan yang jauh lebih ketat. Ia mendorong adanya skenario cadangan (contingency plan) yang siap dieksekusi, termasuk suplai alternatif, penambahan armada distribusi, dan tim inspeksi mutu yang siaga 24 jam pada masa kritis.
“Ini sangat penting diperhatikan sebab apabila pihak kementrian haji lengah dan gagal memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah maka kementrian haji sebagai sebuah kementrian baru tentu akan banyak dikritik tidak hanya oleh para jamaah haji tapi juga oleh para anggota DPR dan seluruh rakyat indonesia.”
Lebih jauh, Anwar merekomendasikan Kementerian Haji mengunci detail operasional sejak dini bersama kedua perusahaan: volume dan jadwal produksi harian, standar gizi dan higienitas, pola rotasi menu, SLA distribusi antartitik, hingga protokol penanganan keluhan real-time. Ia juga menilai audit internal dan audit pihak independen perlu dijalankan secara paralel, disertai pelaporan harian yang transparan.
Transparansi data dan komunikasi publik yang proaktif disebut krusial untuk menjaga kepercayaan jemaah serta meminimalkan potensi kesalahpahaman. Bila seluruh langkah antisipatif ditempuh, Anwar yakin kualitas layanan konsumsi dapat tetap terjaga, sekalipun penanganannya dipusatkan pada dua perusahaan.
(lam)