Dalil Kekuasaan: Menafsir Ulang Surat-Surat Utsman untuk Para Pejabat
Miftah yusufpati
Sabtu, 15 November 2025 - 04:15 WIB
Dalam surat-suratnya kepada para pejabat, Utsman bin Affan merumuskan etika kekuasaan yang menolak pemerasan. Ilustrasi: Ist
LANGIT7.ID-Pada tahun-tahun awal kekhalifahannya, Utsman bin Affan masih berdiri dalam bayang-bayang panjang pemerintahan Umar bin Khattab. Kala itu, hukum ditegakkan sampai ke pelosok, pejabat dicurigai pertama-tama, dan rakyat diperlakukan seolah pusaka yang harus dijaga. Keadilan era Umar, dalam ingatan masyarakat Arab kala itu, seperti oase yang tak boleh mengering.
Karena itu, begitu menjabat, Utsman merasa perlu merumuskan pedoman moral kekuasaan. Ia menulis surat yang kelak dikutip banyak ahli sejarah sebagai cermin politik domestiknya. Muhammad Husain Haekal dalam Usman bin Affan: Antara Kekhalifahan dan Kerajaan (Pustaka Litera AntarNusa) menyebut surat itu sebagai “pemetaan etika dan batas kekuasaan”—sebuah kerangka yang hendak menahan negara muda dari kecenderungan penyimpangan struktural.
“Allah telah memerintahkan para pemimpin supaya menjadi gembala, bukan pemungut pajak,” tulis Utsman dalam surat pertamanya. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik bukanlah mesin penekan rakyat, melainkan penjaga amanat.
Bunyinya lugas: pemimpin harus menuntut kewajiban dan memberi hak dengan seimbang; zimmi dilindungi sebagaimana kaum Muslimin; perjanjian dengan musuh ditepati demi menahan dendam dari tumbuh menjadi perang.
Sejarawan Michael Lecker dalam studi-studinya tentang administrasi awal Islam menyebut pesan seperti ini sebagai “counterweight moral”—usaha menahan elite agar tidak berubah menjadi kelas predator dalam sistem yang sedang tumbuh (Lecker, Islamic Origins and the Administrative State, 2013).
Memisahkan Penguasa dari Pemungut Pajak
Tetapi Utsman—lebih halus daripada Umar—menyadari perangai manusia dapat tergelincir cepat ketika berhadapan dengan uang. Ia memisahkan petugas pajak dari struktur kekuasaan lokal. Kepada para pemungut itu ia mengirim surat keras: “Amanat adalah tetap amanat… janganlah kalian menjadi yang pertama melanggarnya, karena orang-orang sesudah kalian akan mencontoh kalian.”
Karena itu, begitu menjabat, Utsman merasa perlu merumuskan pedoman moral kekuasaan. Ia menulis surat yang kelak dikutip banyak ahli sejarah sebagai cermin politik domestiknya. Muhammad Husain Haekal dalam Usman bin Affan: Antara Kekhalifahan dan Kerajaan (Pustaka Litera AntarNusa) menyebut surat itu sebagai “pemetaan etika dan batas kekuasaan”—sebuah kerangka yang hendak menahan negara muda dari kecenderungan penyimpangan struktural.
“Allah telah memerintahkan para pemimpin supaya menjadi gembala, bukan pemungut pajak,” tulis Utsman dalam surat pertamanya. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik bukanlah mesin penekan rakyat, melainkan penjaga amanat.
Bunyinya lugas: pemimpin harus menuntut kewajiban dan memberi hak dengan seimbang; zimmi dilindungi sebagaimana kaum Muslimin; perjanjian dengan musuh ditepati demi menahan dendam dari tumbuh menjadi perang.
Sejarawan Michael Lecker dalam studi-studinya tentang administrasi awal Islam menyebut pesan seperti ini sebagai “counterweight moral”—usaha menahan elite agar tidak berubah menjadi kelas predator dalam sistem yang sedang tumbuh (Lecker, Islamic Origins and the Administrative State, 2013).
Memisahkan Penguasa dari Pemungut Pajak
Tetapi Utsman—lebih halus daripada Umar—menyadari perangai manusia dapat tergelincir cepat ketika berhadapan dengan uang. Ia memisahkan petugas pajak dari struktur kekuasaan lokal. Kepada para pemungut itu ia mengirim surat keras: “Amanat adalah tetap amanat… janganlah kalian menjadi yang pertama melanggarnya, karena orang-orang sesudah kalian akan mencontoh kalian.”