Jamkrindo dan Pemprov Maluku Sinergi Perluas Penjaminan Proyek Daerah
Tim langit 7
Senin, 15 Desember 2025 - 12:31 WIB
Jamkrindo dan Pemprov Maluku Sinergi Perluas Penjaminan Proyek Daerah
LANGIT7.ID-Ambon; Pemanfaatan instrumen penjaminan mulai diarahkan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan proyek daerah sekaligus membuka ruang keterlibatan UMKM lokal. Pemerintah Provinsi Maluku bersama PT Jaminan Kredit Indonesia memperluas kerja sama jasa penjaminan guna mendukung pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama di Ambon pada Kamis (11/12). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan Negeri se-Maluku dan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku terkait penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana.
Melalui kesepakatan ini, Jamkrindo dan Pemerintah Provinsi Maluku mendorong pemanfaatan penjaminan surety bond sebagai instrumen penguatan pengadaan barang dan jasa daerah. Skema penjaminan tersebut diposisikan untuk meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan risiko keterlambatan, serta mencegah kegagalan kontrak dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Direktur Keuangan dan Investasi Jamkrindo Alia Nur Fitri menyampaikan bahwa kerja sama ini mencerminkan penguatan sinergi antara lembaga penjaminan dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku atas komitmen, perhatian, dan dukungan dalam menjalin sinergi bersama Jamkrindo. Pemerintah daerah di Maluku telah menunjukkan semangat kolaboratif yang kuat, selalu terbuka terhadap inovasi dan kerja sama dalam memperkuat ekosistem pembangunan daerah, “ kata dia dalam keterangannya, dikutip Senin (15/12/2025).
Ia menambahkan, kesepakatan tersebut menjadi fondasi penting dalam optimalisasi layanan jasa suretyship untuk mendukung tata kelola pembangunan daerah yang lebih baik.
“Penandatanganan kesepakatan bersama ini menjadi tonggak penting dalam optimalisasi layanan Jasa Suretyship untuk mendukung tata kelola pembangunan yang lebih baik,” ujar Alia yang juga merangkap sebagai Plt Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama di Ambon pada Kamis (11/12). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan Negeri se-Maluku dan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku terkait penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana.
Melalui kesepakatan ini, Jamkrindo dan Pemerintah Provinsi Maluku mendorong pemanfaatan penjaminan surety bond sebagai instrumen penguatan pengadaan barang dan jasa daerah. Skema penjaminan tersebut diposisikan untuk meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan risiko keterlambatan, serta mencegah kegagalan kontrak dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Direktur Keuangan dan Investasi Jamkrindo Alia Nur Fitri menyampaikan bahwa kerja sama ini mencerminkan penguatan sinergi antara lembaga penjaminan dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku atas komitmen, perhatian, dan dukungan dalam menjalin sinergi bersama Jamkrindo. Pemerintah daerah di Maluku telah menunjukkan semangat kolaboratif yang kuat, selalu terbuka terhadap inovasi dan kerja sama dalam memperkuat ekosistem pembangunan daerah, “ kata dia dalam keterangannya, dikutip Senin (15/12/2025).
Ia menambahkan, kesepakatan tersebut menjadi fondasi penting dalam optimalisasi layanan jasa suretyship untuk mendukung tata kelola pembangunan daerah yang lebih baik.
“Penandatanganan kesepakatan bersama ini menjadi tonggak penting dalam optimalisasi layanan Jasa Suretyship untuk mendukung tata kelola pembangunan yang lebih baik,” ujar Alia yang juga merangkap sebagai Plt Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo.