Kaleidoskop 2025: Demo Besar, Ledakan Bom Hingga Bencana Alam di Indonesia
Lusi mahgriefie
Selasa, 30 Desember 2025 - 14:30 WIB
Ilustrasi: ist
Pergantian tahun dari 2025 menuju tahun 2026 sudah di depan mata. Sepanjang tahun 2025 ada berbagai peristiwa yang terjadi di Tanah Air, mulai dari bencana alam hingga memanasnya situasi di berbagai daerah, dimana masyarakat secara massif memprotes kebijakan pemerintah hingga berujung pada hilangnya nyawa.
Lalu di masa akhir tahun 2025, sejak November hingga penghujung Desember, rangkaian bencana alam melanda berbagai daerah, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, hingga erupsi gunung berapi. Bencana tersebut terjadi hampir merata dari wilayah barat hingga timur Nusantara.
Begitu banyak peristiwa yang terjadi sepanjang 2025, namun ini dia sejumlah peristiwa yang cukup besar dan mencuri perhatian baik di dalam negeri maupun global yang dirangkum dari berbagai sumber:
12 Mei 2025
Di Garut terjadi sebuah ledakan hingga menewaskan 13 orang yang terdiri dari empat anggota TNI dan Sembilan warga sipil. Ledakan terjadi disebabkan pemusnahan amunisi kedaluarsa.
28-30 Agustus 2025
Ada demo besar-besaran yang berujung ricuh di Jakarta menyikapi berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat dan nirempati.
Lalu di masa akhir tahun 2025, sejak November hingga penghujung Desember, rangkaian bencana alam melanda berbagai daerah, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, hingga erupsi gunung berapi. Bencana tersebut terjadi hampir merata dari wilayah barat hingga timur Nusantara.
Begitu banyak peristiwa yang terjadi sepanjang 2025, namun ini dia sejumlah peristiwa yang cukup besar dan mencuri perhatian baik di dalam negeri maupun global yang dirangkum dari berbagai sumber:
12 Mei 2025
Di Garut terjadi sebuah ledakan hingga menewaskan 13 orang yang terdiri dari empat anggota TNI dan Sembilan warga sipil. Ledakan terjadi disebabkan pemusnahan amunisi kedaluarsa.
28-30 Agustus 2025
Ada demo besar-besaran yang berujung ricuh di Jakarta menyikapi berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat dan nirempati.