Perkuat Sinergi Antikorupsi, Muhammadiyah dan KPK Resmi Perbarui Nota Kesepahaman

LANGIT7.ID-Jakarta; Langkah konkret pemberantasan korupsi di Indonesia kini diperkuat melalui pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama yang bersifat lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan ini menjadi tonggak baru dalam membangun ekosistem integritas di tanah air.

Kolaborasi ini menitikberatkan pada pendekatan sistemik yang melibatkan jalur pendidikan, dakwah, hingga penguatan nilai di tengah masyarakat. Dengan adanya sinergi lintas jejaring, kedua lembaga optimis dapat mendorong perubahan sosial yang signifikan dalam menanamkan budaya antikorupsi.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa upaya membersihkan negara dari praktik korupsi tidak boleh hanya mengandalkan jalur hukum formal. Karakter dan nilai yang hidup di masyarakat merupakan pondasi utama yang harus dibangun secara kolektif oleh seluruh elemen bangsa.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan, dakwah, dan penguatan nilai integritas,” jelas Ibnu dalam pertemuan di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, dikutip Rabu (21/1/2026).

Menurut Ibnu, Muhammadiyah memiliki peran strategis untuk bergerak bersama KPK dalam membumikan nilai-nilai kejujuran. Ia meyakini bahwa kolaborasi ini akan membawa dampak besar jika berhasil menyentuh lapisan akar rumput.

“Pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum. Tapi juga perlu dibangun secara sistemik melalui pembentukan karakter, budaya, dan ekosistem nilai yang hidup di masyarakat,” ucap Ibnu.

Ia juga menambahkan, “Kolaborasi lintas jejaring juga akan membawa perubahan sosial yang masif untuk menanamkan nilai antikorupsi hingga ke akar rumput.”