Kementerian Kebudayaan Gandeng BPS Lewat Sensus Ekonomi 2026, Data Budaya Didorong Jadi Motor Ekonomi Nasional
Tim langit 7
Selasa, 07 April 2026 - 18:14 WIB
Kementerian Kebudayaan Gandeng BPS Lewat Sensus Ekonomi 2026, Data Budaya Didorong Jadi Motor Ekonomi Nasional
LANGIT7.ID-Jakarta; Kementerian Kebudayaan terus memperkuat upaya pemajuan kebudayaan berbasis data melalui sinergi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi yang berlangsung di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, ini diarahkan untuk mendorong kebudayaan sebagai engine of growth yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Bertepatan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 pada April hingga Agustus mendatang, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS dalam memperkuat basis data kebudayaan nasional. Ia menegaskan bahwa sejak Kementerian Kebudayaan berdiri, fokus pemajuan kebudayaan diarahkan secara komprehensif pada sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan, tidak terbatas pada seni semata.
“Budaya seringkali dikorelasikan dengan seni, padahal cakupannya jauh lebih luas. Indonesia memiliki keragaman luar biasa yang dapat disebut megadiversity, yang tercermin dalam berbagai ekspresi budaya,” ujar Menbud Fadli dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).
Menbud menambahkan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan secara komprehensif melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan diplomasi budaya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan menekankan pentingnya penguatan basis data untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam mengukur kontribusi sektor kebudayaan terhadap ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kerja sama dengan BPS menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendataan tersebut.
“Kami berharap melalui Sensus Ekonomi, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi ekonomi budaya. Dengan data yang tepat, kebijakan yang dihasilkan juga akan lebih tepat,” tegas Menbud.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa data statistik memiliki potensi besar dalam mendukung perumusan kebijakan kebudayaan yang lebih terukur. “Potensi dari Sensus Ekonomi bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Kebudayaan,” tuai Kepala BPS Amalia.
Bertepatan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 pada April hingga Agustus mendatang, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS dalam memperkuat basis data kebudayaan nasional. Ia menegaskan bahwa sejak Kementerian Kebudayaan berdiri, fokus pemajuan kebudayaan diarahkan secara komprehensif pada sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan, tidak terbatas pada seni semata.
“Budaya seringkali dikorelasikan dengan seni, padahal cakupannya jauh lebih luas. Indonesia memiliki keragaman luar biasa yang dapat disebut megadiversity, yang tercermin dalam berbagai ekspresi budaya,” ujar Menbud Fadli dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).
Menbud menambahkan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan secara komprehensif melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan diplomasi budaya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan menekankan pentingnya penguatan basis data untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam mengukur kontribusi sektor kebudayaan terhadap ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kerja sama dengan BPS menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendataan tersebut.
“Kami berharap melalui Sensus Ekonomi, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi ekonomi budaya. Dengan data yang tepat, kebijakan yang dihasilkan juga akan lebih tepat,” tegas Menbud.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa data statistik memiliki potensi besar dalam mendukung perumusan kebijakan kebudayaan yang lebih terukur. “Potensi dari Sensus Ekonomi bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Kebudayaan,” tuai Kepala BPS Amalia.