Kementerian Kebudayaan Gandeng BPS Lewat Sensus Ekonomi 2026, Data Budaya Didorong Jadi Motor Ekonomi Nasional

LANGIT7.ID-Jakarta; Kementerian Kebudayaan terus memperkuat upaya pemajuan kebudayaan berbasis data melalui sinergi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi yang berlangsung di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, ini diarahkan untuk mendorong kebudayaan sebagai engine of growth yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Bertepatan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 pada April hingga Agustus mendatang, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS dalam memperkuat basis data kebudayaan nasional. Ia menegaskan bahwa sejak Kementerian Kebudayaan berdiri, fokus pemajuan kebudayaan diarahkan secara komprehensif pada sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan, tidak terbatas pada seni semata.

“Budaya seringkali dikorelasikan dengan seni, padahal cakupannya jauh lebih luas. Indonesia memiliki keragaman luar biasa yang dapat disebut megadiversity, yang tercermin dalam berbagai ekspresi budaya,” ujar Menbud Fadli dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Menbud menambahkan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan secara komprehensif melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan diplomasi budaya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan menekankan pentingnya penguatan basis data untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam mengukur kontribusi sektor kebudayaan terhadap ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kerja sama dengan BPS menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendataan tersebut.

“Kami berharap melalui Sensus Ekonomi, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi ekonomi budaya. Dengan data yang tepat, kebijakan yang dihasilkan juga akan lebih tepat,” tegas Menbud.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa data statistik memiliki potensi besar dalam mendukung perumusan kebijakan kebudayaan yang lebih terukur. “Potensi dari Sensus Ekonomi bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Kebudayaan,” tuai Kepala BPS Amalia.

Dalam paparan bertajuk Kebudayaan dalam Data Statistik, yang merangkum hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan tahun 2024 yang dilakukan oleh BPS, Kepala BPS Amalia menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan data BPS, sebanyak 47,56 persen penduduk usia 5 tahun ke atas menonton pertunjukan atau pameran secara langsung. Jenis pertunjukan seni musik/suara menjadi jenis seni yang paling banyak diminati untuk ditonton baik secara langsung maupun tidak langsung dengan persentase 52,55 persen.
Selain itu, Amalia juga menyoroti aspek tradisi lisan, di mana pengetahuan terhadap dongeng dan cerita rakyat lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Dalam konteks pariwisata, wisata budaya juga belum menjadi tujuan utama masyarakat, dengan tingkat kunjungan sekitar 13,19 persen dari total kunjungan wisata komersial, masih di bawah wisata alam yang mendominasi.

Selain memotret kondisi kebudayaan, BPS juga memperkuat sistem klasifikasi ekonomi melalui pemutakhiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 yang mengacu pada standar internasional. Pemutakhiran ini bertujuan untuk menangkap dinamika aktivitas ekonomi agar tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam mengakomodasi sektor kebudayaan secara lebih menyeluruh.

Menurut Menteri Kebudayaan, masih banyak potensi budaya yang belum terintegrasi, termasuk pelaku budaya dan klasifikasi profesi dalam ekosistem kebudayaan. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Kebudayaan mengarahkan jajaran terkait untuk berkoordinasi dengan BPS guna memetakan pendataan secara lebih rinci agar dapat diadopsi ke dalam KBLI dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), termasuk yang berkenaan dengan intellectual property (IP).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi; Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono; dan Direktur Statistik Distribusi, Anisa Nuraini. Hadir mendampingi Menteri Kebudayaan, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo; Sekretaris Jenderal, Bambang Wibawarta; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyithoh Annisa Ramadhani Alkatiri; Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya, Basuki Teguh Yuwono; dan Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi.

Kementerian Kebudayaan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi melalui sosialisasi, penyebarluasan informasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku budaya. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat basis data kebudayaan nasional sekaligus menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan berbasis data ke depan.