Haji Furoda Dipastikan Tutup di 2026, Pemerintah Bentuk Satgas Antihaji Ilegal
Tim langit 7
Jum'at, 10 April 2026 - 14:28 WIB
Haji Furoda Dipastikan Tutup di 2026, Pemerintah Bentuk Satgas Antihaji Ilegal
LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan tidak ada visa haji furoda untuk keberangkatan tahun 2026. Kabar ini penting bagi Anda yang berencana menunaikan ibadah haji melalui jalur non-kuota.
Haji furoda—juga dikenal sebagai haji mujamalah—selama ini menjadi alternatif bagi sebagian jemaah karena menggunakan visa undangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi, bukan kuota dari Kementerian Agama RI. Program ini memungkinkan keberangkatan tanpa harus mengantre tahunan seperti haji reguler.
Namun, untuk musim haji 2026, pintu itu tertutup.
"Tahun ini Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Visa haji yang legal ya namanya visa haji biasa," tegas Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Waspada Promo Haji Instan di Medsos
Dahnil mengingatkan agar masyarakat lebih kritis terhadap maraknya promosi keberangkatan haji instan di media sosial. Menurutnya, tawaran semacam ini rawan menjerumuskan calon jemaah ke dalam penipuan atau pemberangkatan ilegal.
Sebagai langkah antisipasi, Kemenhaj bersama Polri tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal. Satgas ini akan fokus membongkar berbagai modus pemberangkatan non-prosedural.
Haji furoda—juga dikenal sebagai haji mujamalah—selama ini menjadi alternatif bagi sebagian jemaah karena menggunakan visa undangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi, bukan kuota dari Kementerian Agama RI. Program ini memungkinkan keberangkatan tanpa harus mengantre tahunan seperti haji reguler.
Namun, untuk musim haji 2026, pintu itu tertutup.
"Tahun ini Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Visa haji yang legal ya namanya visa haji biasa," tegas Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Waspada Promo Haji Instan di Medsos
Dahnil mengingatkan agar masyarakat lebih kritis terhadap maraknya promosi keberangkatan haji instan di media sosial. Menurutnya, tawaran semacam ini rawan menjerumuskan calon jemaah ke dalam penipuan atau pemberangkatan ilegal.
Sebagai langkah antisipasi, Kemenhaj bersama Polri tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal. Satgas ini akan fokus membongkar berbagai modus pemberangkatan non-prosedural.