Menteri Kebudayaan Gelar Dialog Bersama Pegiat Budaya, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pemajuan Kebudayaan
Tim langit 7
Ahad, 19 April 2026 - 22:00 WIB
Menteri Kebudayaan Gelar Dialog Bersama Pegiat Budaya, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pemajuan Kebudayaan
LANGIT7.ID-Bandung; Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong pemajuan kebudayaan nasional, termasuk penguatan kebudayaan daerah seperti budaya Sunda. Hal ini disampaikannya dalam dialog bersama para sesepuh, budayawan, dan perwakilan komunitas budaya di Jawa Barat dalam rangkaian peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung.
Menbud Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif para pelaku budaya dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Ia menegaskan bahwa Kementerian Kebudayaan hadir sebagai instrumen yang terbuka untuk dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. “Kementerian Kebudayaan adalah alat. Instrumen ini harus dimanfaatkan bersama untuk mendorong pemajuan kebudayaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/4/2026).
Dalam implementasinya, beliau menekankan bahwa keterbatasan anggaran di tengah efisiensi tidak menghambat upaya pemajuan kebudayaan. Berbagai program tetap dijalankan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pelindungan, pengembangan, maupun pemanfaatan kebudayaan. Menbud juga mendorong penguatan kolaborasi melalui gotong royong dan sinergi lintas sektor, termasuk pelibatan pihak swasta dan filantropi dalam pengelolaan museum dan cagar budaya.
Lebih lanjut, Menbud Fadli memperkenalkan skema pendanaan kebudayaan melalui program Dana IndonesiaRaya yang dirancang lebih sederhana dan mudah diakses. Program ini memberikan dukungan kepada komunitas budaya, individu, maupun lembaga, dengan peningkatan jumlah penerima manfaat secara signifikan.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong program revitalisasi fisik terhadap museum, keraton, dan situs budaya sebagai bagian dari penugasan strategis nasional. Revitalisasi ini diharapkan mampu menjadikan institusi budaya tidak hanya sebagai ruang pelestarian, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pengembangan ekonomi berbasis budaya.
Dalam dialog tersebut, Ketua Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) Jawa Barat, Dadang Hermansyah, menekankan keterlibatan Kementerian Kebudayaan dalam memastikan hadirnya konsep pariwisata berbasis budaya yang inklusif merupakan hal yang krusial. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membuka partisipasi masyarakat lokal sekaligus menjaga identitas budaya di tengah pembangunan kawasan. Dadang juga menyoroti pentingnya pelestarian pencak silat sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya bangsa, serta menjelaskan peran PPSI dalam menjaga akar tradisi pencak silat.
Lain halnya dengan Pinisepuh Majelis Masyarakat Sunda (MMS), Eni Sumarni, yang menggarisbawahi pentingnya penguatan pendidikan karakter berbasis nilai budaya dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dirinya mengusulkan agar nilai-nilai karakter yang telah lama berkembang dalam tradisi Sunda dapat diadopsi dan dikembangkan menjadi program strategis nasional berbasis kebudayaan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan alternatif narasi pembangunan karakter yang berakar pada kearifan lokal.
Menbud Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif para pelaku budaya dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Ia menegaskan bahwa Kementerian Kebudayaan hadir sebagai instrumen yang terbuka untuk dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. “Kementerian Kebudayaan adalah alat. Instrumen ini harus dimanfaatkan bersama untuk mendorong pemajuan kebudayaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/4/2026).
Dalam implementasinya, beliau menekankan bahwa keterbatasan anggaran di tengah efisiensi tidak menghambat upaya pemajuan kebudayaan. Berbagai program tetap dijalankan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pelindungan, pengembangan, maupun pemanfaatan kebudayaan. Menbud juga mendorong penguatan kolaborasi melalui gotong royong dan sinergi lintas sektor, termasuk pelibatan pihak swasta dan filantropi dalam pengelolaan museum dan cagar budaya.
Lebih lanjut, Menbud Fadli memperkenalkan skema pendanaan kebudayaan melalui program Dana IndonesiaRaya yang dirancang lebih sederhana dan mudah diakses. Program ini memberikan dukungan kepada komunitas budaya, individu, maupun lembaga, dengan peningkatan jumlah penerima manfaat secara signifikan.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong program revitalisasi fisik terhadap museum, keraton, dan situs budaya sebagai bagian dari penugasan strategis nasional. Revitalisasi ini diharapkan mampu menjadikan institusi budaya tidak hanya sebagai ruang pelestarian, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pengembangan ekonomi berbasis budaya.
Dalam dialog tersebut, Ketua Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) Jawa Barat, Dadang Hermansyah, menekankan keterlibatan Kementerian Kebudayaan dalam memastikan hadirnya konsep pariwisata berbasis budaya yang inklusif merupakan hal yang krusial. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membuka partisipasi masyarakat lokal sekaligus menjaga identitas budaya di tengah pembangunan kawasan. Dadang juga menyoroti pentingnya pelestarian pencak silat sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya bangsa, serta menjelaskan peran PPSI dalam menjaga akar tradisi pencak silat.
Lain halnya dengan Pinisepuh Majelis Masyarakat Sunda (MMS), Eni Sumarni, yang menggarisbawahi pentingnya penguatan pendidikan karakter berbasis nilai budaya dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dirinya mengusulkan agar nilai-nilai karakter yang telah lama berkembang dalam tradisi Sunda dapat diadopsi dan dikembangkan menjadi program strategis nasional berbasis kebudayaan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan alternatif narasi pembangunan karakter yang berakar pada kearifan lokal.