Kemenag Kawal Transformasi Masjid Istiqlal, Tata Kelola dan Keuangan Jadi Sorotan
Tim langit 7
Selasa, 09 Juni 2026 - 14:37 WIB
Kemenag Kawal Transformasi Masjid Istiqlal, Tata Kelola dan Keuangan Jadi Sorotan
LANGIT7.ID-Jakarta; Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mengawal penguatan tata kelola organisasi, keuangan, dan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI). Langkah ini dilakukan seiring proses transformasi kelembagaan BPMI menuju Unit Badan Lainnya (UBL).
Unit Badan Lainnya adalah entitas atau unit organisasi pada Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan khusus untuk menerima dan mengelola dana publik secara mandiri, dengan struktur organisasi yang lebih independen dibandingkan Kementerian/Lembaga.
Plt. Inspektur III Purnomo Mulyosaputro mengatakan, perubahan status BPMI membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola. Karena itu, Inspektorat Jenderal siap memberikan pendampingan dan pengawalan agar proses transformasi berjalan sesuai ketentuan.
“Inspektorat Jenderal siap memberikan pendampingan dan pengawalan agar proses transformasi ini berjalan dengan baik dan mampu memenuhi standar pengawasan eksternal,” ujar Purnomo dalam Rapat Konsolidasi Tata Organisasi, Tata Kelola Keuangan, dan BMN BPMI, di Jakarta, dikutip dari situs Kemenag, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, BPMI perlu terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, terutama Biro Keuangan dan BMN sebagai leading sector. Dengan demikian, penataan organisasi, pengelolaan keuangan, dan aset negara dapat berjalan lebih optimal.
Ia berharap Masjid Istiqlal tidak hanya menjadi simbol kebanggaan umat Islam Indonesia. Masjid Istiqlal juga diharapkan menjadi percontohan pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Ahmad Hidayatullah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola organisasi, keuangan, dan BMN seiring transformasi BPMI. Menurutnya, BPMI perlu segera menyusun laporan keuangan yang komprehensif dan terintegrasi guna mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Unit Badan Lainnya adalah entitas atau unit organisasi pada Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan khusus untuk menerima dan mengelola dana publik secara mandiri, dengan struktur organisasi yang lebih independen dibandingkan Kementerian/Lembaga.
Plt. Inspektur III Purnomo Mulyosaputro mengatakan, perubahan status BPMI membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola. Karena itu, Inspektorat Jenderal siap memberikan pendampingan dan pengawalan agar proses transformasi berjalan sesuai ketentuan.
“Inspektorat Jenderal siap memberikan pendampingan dan pengawalan agar proses transformasi ini berjalan dengan baik dan mampu memenuhi standar pengawasan eksternal,” ujar Purnomo dalam Rapat Konsolidasi Tata Organisasi, Tata Kelola Keuangan, dan BMN BPMI, di Jakarta, dikutip dari situs Kemenag, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, BPMI perlu terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, terutama Biro Keuangan dan BMN sebagai leading sector. Dengan demikian, penataan organisasi, pengelolaan keuangan, dan aset negara dapat berjalan lebih optimal.
Ia berharap Masjid Istiqlal tidak hanya menjadi simbol kebanggaan umat Islam Indonesia. Masjid Istiqlal juga diharapkan menjadi percontohan pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Ahmad Hidayatullah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola organisasi, keuangan, dan BMN seiring transformasi BPMI. Menurutnya, BPMI perlu segera menyusun laporan keuangan yang komprehensif dan terintegrasi guna mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.