Kolom Ekonomi Syariah: Panca Tuntutan Mahasiswa dan Panca Tuntutan Rakyat (Pantura)
Tim langit 7
Senin, 15 Juni 2026 - 07:37 WIB
Kolom Ekonomi Syariah: Panca Tuntutan Mahasiswa dan Panca Tuntutan Rakyat (Pantura)
Oleh: Prof Dr Bambang Setiaji
LANGIT7.ID-Turunnnya BEM UI memimpin demo di Bundaran HI minggu ini menarik perhatian publik, bagaimanapun terdapat getar kewibawaan atau marwah dari demonstrasi tersebut. Tuntutan mahasiswa yang dirumuskan mencitrakan atau mendudukkan mereka sebagai penyambung lidah rakyat. Panca tuntutan mahasiswa diharapkan menjadi rumusan Panca Tuntutan Rakyat atau PANTURA. Tuntutan itu berisi lima masalah yang bagaimanapun perlu dikaji dan direspons oleh Pemerintah, yaitu: i) Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ii). Menurunkan harga bahan pokok dan BBM. iii). Menghentikan program makan bergizi gratis (MBG). iv). Menolak dan menghentikan praktik militerisme di ranah sipil, dan v). Mendesak pemerintah atau Presiden mengakui kesalahan dan berhenti mengelak dari kritik publik.
Tuntutan pertama adalah masalah pemborosan APBN, hal ini sangat ironis, mengingat gebrakan pertama Presiden adalah efisiensi memangkas berbagai anggaran birokrasi, program program yang di ada adakan sekedar menghabiskan anggaran. Presiden sering mencontohkan - seminar - yang sering terjadi pada akhir tahun anggaran yang benar benar bertujuan menghabiskan sisa anggaran. Kedua belah pihak sebenarnya sama, tetapi memang kementerian yang banyak dan pos pos yang diadakan sebagai perwakilan partai dan ormas bertujuan ketenangan politik tidak bisa diukur dengan hitungan ekonomi semata. Pemotongan anggaran seminar yang diada adakan sebagai contoh untuk membiayai program riel seperti MBG, bagi rakyat lebih bermanfaat MBG. Tentu saja jangan sampai anggaran MBG diperoleh dari memotong anggaran riel seperti pendidikan, di mana kebutuhan guru tidak bisa dipenuhi. Kebutuhan guru itu sendiri dilematis, yang diperlukan adalah guru bidang STEM dari SDM terbaik dan gaji yang menarik untuk mendorong transformasi ekonomi industri dan digital, yang antri adalah guru honorer, banyak dari bidang sosial humaniora, dan mungkin bermasalah pada kualifikasi, perlu ada ujian guru nasional berbasis komputer dan IoT.
Presiden sejak semula menyuarakan pesan ayahanda Profesor Sumitro mengetahui bahwa 30 persen APBN mengada ada, atau dikorupsi. Kedua hal ini yang berusaha dan dijanjikan diberantas, terutama korupsi SDA, under invoicing dan transfer pricing yang membuat negara kekurangan pasok dolar, kenaikan harga, dan sumber masalah yang disebutkan mahasiswa. Kedua belah pihak sebenarnya satu front menghadapi kekuatan yang di berbagai negara modern ditengarai lebih kuat dan lebih berkuasa daripada kekuasaan di panggung politik. Oligarki, sejumlah taipan yang secara riel menguasai konsesi konsesi besar negara terutama ijin pertambangan dan kehutanan serta ijin industri vital. Ekspor satu pintu sangat mengusik oligarki, namun ekspor satu pintu juga secara teknis harus dicermati jangan menjadi birokrasi baru, IoT dan Blockchain semestinya dijadikan pengganti birokrasi lama. Termasuk MBG sangat disayangkan studi banding ke berbagai negara dengan sistem 1960 sd 1990an benar benar abad lalu, kenapa tidak berbasis teknologi hantaran yang sudah sangat canggih sebagai pendatang baru?
Dengan memecahkan masalah diatas masalah kenaikan harga tentu teratasi, pemerintah sendiri sangat berat hati menaikkan harga. Siapapun yang berada di sana keadaan memaksa.
MBG sekali lagi jika diadakan referendum rakyat akan mendukung, terutama bagi kalangan bawah sekitar 30 sampai 40 persen layak menerima MBG. Selebihnya memang sudah obesitas dan tidak kekurangan berat badan, yang bisa diminta untuk membawa bekal mandiri. MBG yang menggunakan teknologi abad lalu sebaiknya memang menyasar kepada yang membutuhkan dengan gizi yang lebih baik, anggaran per porsi yang meningkat, tetap menjaga martabat recipient, berbasis teknologi hantaran dengan melibatkan ratusan ribu kafe GenZ. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.
Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Memikirkan Kembali MBG
LANGIT7.ID-Turunnnya BEM UI memimpin demo di Bundaran HI minggu ini menarik perhatian publik, bagaimanapun terdapat getar kewibawaan atau marwah dari demonstrasi tersebut. Tuntutan mahasiswa yang dirumuskan mencitrakan atau mendudukkan mereka sebagai penyambung lidah rakyat. Panca tuntutan mahasiswa diharapkan menjadi rumusan Panca Tuntutan Rakyat atau PANTURA. Tuntutan itu berisi lima masalah yang bagaimanapun perlu dikaji dan direspons oleh Pemerintah, yaitu: i) Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ii). Menurunkan harga bahan pokok dan BBM. iii). Menghentikan program makan bergizi gratis (MBG). iv). Menolak dan menghentikan praktik militerisme di ranah sipil, dan v). Mendesak pemerintah atau Presiden mengakui kesalahan dan berhenti mengelak dari kritik publik.
Tuntutan pertama adalah masalah pemborosan APBN, hal ini sangat ironis, mengingat gebrakan pertama Presiden adalah efisiensi memangkas berbagai anggaran birokrasi, program program yang di ada adakan sekedar menghabiskan anggaran. Presiden sering mencontohkan - seminar - yang sering terjadi pada akhir tahun anggaran yang benar benar bertujuan menghabiskan sisa anggaran. Kedua belah pihak sebenarnya sama, tetapi memang kementerian yang banyak dan pos pos yang diadakan sebagai perwakilan partai dan ormas bertujuan ketenangan politik tidak bisa diukur dengan hitungan ekonomi semata. Pemotongan anggaran seminar yang diada adakan sebagai contoh untuk membiayai program riel seperti MBG, bagi rakyat lebih bermanfaat MBG. Tentu saja jangan sampai anggaran MBG diperoleh dari memotong anggaran riel seperti pendidikan, di mana kebutuhan guru tidak bisa dipenuhi. Kebutuhan guru itu sendiri dilematis, yang diperlukan adalah guru bidang STEM dari SDM terbaik dan gaji yang menarik untuk mendorong transformasi ekonomi industri dan digital, yang antri adalah guru honorer, banyak dari bidang sosial humaniora, dan mungkin bermasalah pada kualifikasi, perlu ada ujian guru nasional berbasis komputer dan IoT.
Presiden sejak semula menyuarakan pesan ayahanda Profesor Sumitro mengetahui bahwa 30 persen APBN mengada ada, atau dikorupsi. Kedua hal ini yang berusaha dan dijanjikan diberantas, terutama korupsi SDA, under invoicing dan transfer pricing yang membuat negara kekurangan pasok dolar, kenaikan harga, dan sumber masalah yang disebutkan mahasiswa. Kedua belah pihak sebenarnya satu front menghadapi kekuatan yang di berbagai negara modern ditengarai lebih kuat dan lebih berkuasa daripada kekuasaan di panggung politik. Oligarki, sejumlah taipan yang secara riel menguasai konsesi konsesi besar negara terutama ijin pertambangan dan kehutanan serta ijin industri vital. Ekspor satu pintu sangat mengusik oligarki, namun ekspor satu pintu juga secara teknis harus dicermati jangan menjadi birokrasi baru, IoT dan Blockchain semestinya dijadikan pengganti birokrasi lama. Termasuk MBG sangat disayangkan studi banding ke berbagai negara dengan sistem 1960 sd 1990an benar benar abad lalu, kenapa tidak berbasis teknologi hantaran yang sudah sangat canggih sebagai pendatang baru?
Dengan memecahkan masalah diatas masalah kenaikan harga tentu teratasi, pemerintah sendiri sangat berat hati menaikkan harga. Siapapun yang berada di sana keadaan memaksa.
MBG sekali lagi jika diadakan referendum rakyat akan mendukung, terutama bagi kalangan bawah sekitar 30 sampai 40 persen layak menerima MBG. Selebihnya memang sudah obesitas dan tidak kekurangan berat badan, yang bisa diminta untuk membawa bekal mandiri. MBG yang menggunakan teknologi abad lalu sebaiknya memang menyasar kepada yang membutuhkan dengan gizi yang lebih baik, anggaran per porsi yang meningkat, tetap menjaga martabat recipient, berbasis teknologi hantaran dengan melibatkan ratusan ribu kafe GenZ. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.
Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Memikirkan Kembali MBG