Kolom Ekonomi Syariah: Memikirkan Kembali MBG

Oleh: Prof Dr Bambang Setiaji

LANGIT7.ID-Penangkapan pimpinan BGN tidak mengagetkan karena kekuatan viral yang luar biasa mengenai pembelanjaan motor listrik, kaos kaki yang sangat mudah dilacak. Di sisi lain para analis keuangan negara banyak menyampaikan untuk stop MBG yang dinilai merupakan tekanan fiskal yang berat di tengah kesulitan ekonomi akibat perang teluk. Subsidi energi meningkat, hutang yang jatuh tempo, menyertai tidak masuknya devisa ekspor bahan alam karena diparkir di luar negeri, dan keluarnya modal asing menarik investasi rupiah dan ditukar dolar untuk bisa keluar, menyebabkan tekanan kepada rupiah.

Meningkatnya harga dolar tentu bersumber dari kelangkaan dolar di pasar dibanding dengan permintaan yang ada. Oleh sebab itu menegosiasikan program MBG masuk akal. Tentu saja tidak sepenuhnya stop karena MBG menjadi ikon politik pemerintah sejak awal kampanye. Tetapi situasi memang perlu mencari jalan tengah, setidaknya menunda kecepatan pencapaian layanan MBG secara penuh 84 juta porsi setiap hari.

Ada benarnya bahwa tidak semua anak kita kekurangan gizi, sebagian dari mereka obesitas kelebihan makanan dan perlu diet. Delapan persen anak anak mengalami obesitas, dan 20 persen anak-anak mengalami kelebihan berat badan. Dari sini sekitar 17 juta porsi bisa dikeluarkan dari 84 porsi yang direncanakan. Mayoritas anak anak kita memiliki berat badan normal, dan yang benar benar memerlukan MBG sebenarnya sekitar maksimum 30 persen.

Dari data di atas, menegosiasikan MBG sebenarnya memungkinkan untuk mencapai keseimbangan memecahkan masalah gizi anak dan tekanan keuangan negara yang terjadi. Bila katakanlah yang rentan kekurangan gizi dan berat badan kurang bisa dipilah menjadi 30 juta saja. Maka sekitar 150 triliun rupiah tekanan fiskal bisa dikendorkan dan diarahkan untuk keperluan lain yang juga strategis.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Ekonomi Idul Qurban

Baca juga: Membentengi Rakyat Bawah dan Pedesaan Dari Gejolak Dolar

Problemnya tentu bagaimana memilah anak anak yang memerlukan dan tidak memerlukan perlu ada kampanye yang jelas dan diajukan pertanyaan kepada anak dan orang tua, apakah bersedia menyediakan MBG sendiri, membawa bekal dari rumah, atau membawa uang dari rumah untuk ke kantin sekolah.

Perlu dipikirkan agar tidak mencederai perasaan kaya miskin di dalam kelas. Kita selama ini terlalu vulgar dalam masalah ini misalnya dengan memasang stiker di rumah, meminta orang mengantre bantuan yang mencederai hubungan sosial. Bantuan semacam ini adalah ranah privasi masalah martabat yang datanya harus dirahasiakan oleh negara. Agama juga menganjurkan agar tidak mempermalukan para penerima bantuan. Sekolah perlu menjadi laboratorium menjaga hubungan sosial dan menjaga martabat sesama anak bangsa. Perlu ada panduan bagaimana menyelamatkan muka anak anak yang tetap memilih menerima MBG.

Kesan bahwa pemerintah tidak bergeming tidak mau mendengar perlu juga dikendorkan bahwa program MBG yang menjadi masalah utama pun masih tetap berjalan tetapi negotiable. Mengendorkan belanja sebesar 150 triliun sangat bermakna bagi pemerintah dan ternyata mempunyai efek yang luas. Pertama meminta keluarga yang mampu membantu masalah ini, menjadikan sekolah menjadi laboratorium hubungan sosial yang respek kepada privasi dan martabat sesama, mengendorkan fiskal, dan efek politik memberi kesan sebagai pemerintahan yang mau menerima saran, tidak berjalan sendiri. (Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah)