Kolom Ekonomi Syariah: Ekonomi Bagi Hasil Atasi Aset Mangkrak, Kemacetan Bank, hingga Gejolak Kurs

Oleh: Prof Dr Bambang Setiaji

LANGIT7.ID-Penurunan rupiah yang disebabkan oleh berbagai faktor menjadi penyebab yang nampak dari serial demonstrasi yang tidak dapat dipandang enteng. Dampak dari penurunan rupiah adalah kenaikan harga energi dan kenaikan harga barang lain, penyebab dasar memang perlu dicari dan diperbaiki yang antara lain disebabkan penjualan hasil SDA dari perusahaan yang kita tunjuk ternyata direkayasa (under pricing) dan diparkir di luar, sehingga negara kekurangan pasok dolar.

Parkir di luar adalah konsekuensi penunjukan perusahaan asing yang kita beri hak mengambil SDA kita. Sudah semestinya setiap perusahaan yang ditunjuk, pemerintah memiliki saham dan penempatan profesional untuk duduk di salah satu pengambil keputusan bertujuan memperoleh transparansi. Demikian juga perusahaan lokal yang ditunjuk. Namun demikian dengan transparansi itu pemerintah juga harus mempertimbangkan jika perusahaan rugi dan terbukti dari sebab yang riel bukan rekayasa semestinya pemerintah memberi ampunan pajak, bahkan dalam agama perusahaan disebut ghorim yang layak memperoleh dana publik.

Transparansi adalah kunci ekonomi bagi hasil yang diajarkan oleh agama terutama terkait harta negara berupa SDA. Ekonomi bagi hasil juga memberi permainan dan sinyal yang berbeda dengan ekonomi global berbasis bunga yang sangat rentan ditariknya dana dana panas dari luar negeri di pasar saham dan obligasi. Penarikan ini memberi sinyal penurunan harga saham dan rating obligasi negara.

Ekonomi kita, singkatnya harus beralih dari ekonomi rentan berbasis rumor dan sinyal yang bisa dibuat oleh spekulan menjadi ekonomi nyata berbasis transparansi dan bagi hasil. Hal ini akan menjawab keanehan mengapa negara yang kaya SDA dan dikeruk sedemikian rupa sehingga menghancurkan ekosistem, tetapi kekurangan dolar? Karena SDA adalah milik atau anugerah bersama yang diwakili oleh unsur negara maka kata kunci transparansi dan bagi hasil adalah solusi terbaik.

Di samping mengatasi gejolak dolar dan kerentanan permainan ekonomi berbasis bunga sekarang, ekonomi bagi hasil juga mengatasi aset aset mangkrak di berbagai kota di berbagai negara. Fenomena aset mangkrak, baik milik swasta dan perusahaan negara banyak diantaranya dibiayai bank berpotensi merugikan perekonomian karena keterlibatan perbankan yang mewadahi uang masyarakat.

Mangkrak disebabkan tidak berfungsinya keseimbangan. Lagi lagi mangkrak disebabkan oleh ekonomi sinyal atau ekspektasi yang tidak riel. Keseimbangan mengajarkan fleksibelitas. Jika berbasis bagi hasil, maka semua aset akan dipakai, misal untuk daerah sepi bagian gedung atau aset 10 persen dari revenu, dan untuk daerah ramai bagian aset 15 persen, hal ini cukup dibebankan kepada konsumen oleh pengusaha. Dengan demikian pengusaha akan berani memakai suara aset. Mangkrak disebabkan oleh harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau aktivitas ekonomi di dunia nyata.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Panca Tuntutan Mahasiswa dan Panca Tuntutan Rakyat (Pantura)

Ekonomi bagi hasil juga bersifat anti macet di sektor perbankan. Misal sebuah bank dari kajian profesional memilih nasabah X untuk menjalankan uang masyarakat yang dikumpulkan. Berdasar kajian bank bisa meminta 15 persen dari revenue. Bank kemudian mengkonversi setiap pembayaran secara transparan. Jangka waktu pelunasan bisa lebih cepat bisa lebih lambat tergantung dari ekonomi riyal yang terjadi. Macet disebabkan oleh target yang tidak berbasis ekonomi riel.

Transparansi dan profesionalisme merupakan kunci, trust merupakan budaya yang menghilang seiring kemajuan yang liar, yang terlalu banyak bersandar kepada sektor maya. Dengan ekonomi bagi hasil, sektor maya yang berbasis harapan yang sering palsu dan rekayasa spekulan diharapkan sangat berkurang. Gonjang ganjing sekarang dan krisis 1998 hendaknya menjadi peringatan untuk mengurangi pengaruh sektor maya yang penuh harapan palsu. (Ketua Majis Diktilitbang PP Muhammadiyah)