Jangan Biarkan Swasta Runtuh

Oleh: Prof Dr Bambang Setiaji

LANGIT7.ID-Apakah Bapak Presiden tahu lebih dari 2000 pendidikan tinggi swasta dalam keadaan collapse? Pendidikan tinggi swasta adalah juga salah satu dari bidang bidang industri jasa. Dari 2000 unit usaha tersebut jika rata rata pegawai adalah 100 maka jumlahnya adalah 200.000 pekerja swasta. Di tengah meningkatnya jumlah mahasiswa nasional keberadaan 2000 perguruan tinggi swasta tersebut adalah suatu ironi. Menyedihkan.

Mereka umumnya adalah perguruan tinggi kecil yang bertugas mensarjanakan kelompok segmen tertentu yang umumnya juga marginal. Merekalah para sarjana dengan standar upah cukup rendah yang terjangkau oleh daya bayar UMKM. Merekalah yang bertugas memordernisir UMKM. Benar benar pahlawan yang tepat di era sekarang. Namun keberadaannya sering dianggap negatif oleh negara bukan dibina dengan misalnya dengan sentuhan teknologi tetapi dibiarkan mati. Alih alih ditangisi pemerintah punya pikiran membuka perguruan tinggi baru.

Kejadian di industri jasa pendidikan tentu tidak sendirian, pada industri properti hal yang sama juga terjadi. Ketua REI Surakarta mengatakan penjualan properti usaha menengah kecil sekarang hanya 20 persen dibanding sebelum Covid 19. Industri makanan jadi atau restoran yang sangat padat sudah mendahului.

Pemerintah seperti asyik dengan dirinya sendiri. Mungkin presiden menerima laporan keberhasilan institusi institusi negeri. Tujuan pembangunan negara katakanlah indikator yang paling buruk pertumbuhan ekonomi adalah tumbuhnya usaha usaha rakyat, bukan pertumbuhan badan badan milik negara.

Negara Bekerja dengan Data Makro Rakyat Bekerja dengan Data Mikro

Negara bekerja dengan data makro yaitu target pertumbuhan ekonomi dan pengangguran serta harga atau inflasi sedang rakyat bekerja dengan data mikro, persaingan, teknologi, efisiensi, dan laba rugi. Pemerintah memang harus mendengar masyarakatnya, jika tidak maka rakyat akan terdesak dan runtuh. Pemerintah mungkin tidak menyadari bahwa kehadirannya akan mendesak usaha rakyat.

Swasta mana yang terdesak ? Swasta sendiri tentu berlapis lapis, pada piramida teratas terdapat segelintir pengusaha yang disebut oligarki, karena memegang kunci perijinan dan akses bahkan mengatur kebijakan. Bisnis bisnis oligarki sangat vital bagi penerimaan negara, baik dalam membayar pajak dan menyerap surat utang negara untuk membiayai program program negara. Hal ini menyebabkan pemerintah menjadi mandul seringkali oligarki membiayai pemilu yang mahal sehingga pejabat pemerintah berhutang budi. Pada area bisnis tertentu pemerintah melalui BUMN seiring kalah melawan usaha swasta papan atas. Misalnya dalam industri penerbanagan dan transportasi darat, bus anatat kota milik pemerintah sudah tidak terdengar lag terutama di Jawa.
Pemerintah masih jaya di bidang perkeretaapian karena unsur monopoli. Perkeretaapian sebaiknya diijinkan kepada swasta terutama di Sumatra, dan Sulawesi untuk menghemat energi pemerintah, dan mengalihkan kereta api pemerintah di Papua dan Kalimantan.

Pada industri perbankan pemerintah masih jaya karena akses terhadap dana murah, yaitu dana yang mampir dari pajak dan dana mengendap antar pemerintah. Tetapi beberapa bank swasta juga menyodok ke papan atas.

Industri Pendidikan Tinggi

Pendidikan dasar boleh dikatakan murni barang publik. Pendidikan dasar adalah pendidikan wajib agar semua warga negara dapat berpartisipasi pada masyarakat modern yang diciptakan oleh negara. Akan tetapi pendidikan tinggi bersifat pribadi, atau bukan kewajiban negara. Pada level pendidikan tinggi hukum investasi berlaku dimana konsumen mempertimbangkan untung rugi atau analisis cost dan benefit.

Pendidikan tinggi banyak memperoleh curahan investasi masyarakat pada area mana sering kehadiran pemerintah terus Tama pada satu dekade terakhir benar benar menyulitkan para pemain di usaha pendidikan tinggi. Tugas pendidikan tinggi pemerintah di negara sedang berkembang seharusnya konservasi program studi yang bersifat langka, kebutuhan publik, dan non komersial, misalnya jurusan senjata dan arkeologi, demikian juga pada program studi teknologi tinggi yang diperlukan negara di masa depan. Untuk program studi populer serahakan saja kepada masyarakat suapnya pemerintah tidak buang buang uang di prodi prodi ini. PTNBH mestinya dipisah pada prodi mana pemerintah masih membiayai dan pada prodi mana dilepas mandiri.

Pada banyak industri kehadiran pemerintah sungguh mendesak dan menyulitkan pemerintah masih terlalu perkasa untuk disaingi pada pendidikan tinggi. Namun pada pendidikan dasar SD negeri sudah mulai ditinggalkan orang terutama pada kelompok menengah. Pada UMKM umumnya kehadiran pemerintah menjadi faktor pendesak, hal inilah yang dikhawatirkan pada koperasi desa KDMP dan juga program makan bergizi. Pemerintah sebaiknya mendengar untuk membagi lapangan yang ada. KDMP misalnya jangan diberi hak menjual eceran yang sudah dilakukan oleh UKM-UKM bahkan industri mikro. Narasi narasi seperti menyikat usaha penggilingan padi di desa atau orang kaya desa yang sebenarnya tidak kaya amat, mirip dengan kampanye partai komunis pada tahun 1960an. Hal ini sangat meresahkan.

Biarkanlah swasta desa yang sudah lahir berkembang dan jaga jangan sampai runtuh. Tugas pemerintah justru memperbanyak usaha pedesaan dengan berperan pada tingkat grosir dan agen dan sebaiknya tidak bermain di ritel. Ritel biar menjadi usaha pemuda pemuda desa. Antar KDMP hendaknya merger membentuk jaringan yang kuat sehingga benar benar menjadi agen produk industri bahkan masuk pada area lebih hulu misalnya industri pengolahan pangan dan sandang.

Pesan singkatannya adalah hendaknya pemerintah lebih inovatif dan kreatif untuk tidak menyaingi dan bahkan menjaga dan memperbanyak usaha usaha swasta rakyat. Dari pada mereka mati dan membuat potensi pajak mengecil di masa depan dan bahkan menjadi beban kemiskinan.(Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah)