Mengapa Rakyat tidak Punya Uang?

Oleh: Prof Dr Bambang Setiaji

LANGIT7.ID-Dalam buku Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa (2023), dimuat tabel distribusi kekayaan bangsa berdasar riset dari Credit Swiss, disebutkan bahwa total kekayaan bersih rakyat 44.800 triliun, namun 10 persen terbawah dari rakyat kita justru minus, artinya jumlah utang lebih besar dari jumlah aset, dan 30 persen terbawah hanya memiliki kekayaan tersebut kurang dari 1 persen.

Berdasarkan data distribusi kekayaan orang Indonesia pada 2021 yang dimuat dalam buku Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa (2023), penduduk dibagi ke dalam sejumlah kelompok berdasarkan porsi kekayaan yang dimiliki.

Kelompok 30 persen terbawah, yang terdiri atas kelompok 1–3, hanya memiliki porsi kekayaan sebesar 0,8 persen. Selanjutnya, kelompok 30 persen bawah atau kelompok 4–6 memiliki porsi kekayaan sebesar 6,8 persen.

Sementara itu, kelompok 30 persen menengah atas yang terdiri atas kelompok 7–9 menguasai 26,2 persen kekayaan. Adapun 10 persen penduduk terkaya atau kelompok 10 memiliki porsi kekayaan terbesar, yakni mencapai 66,2 persen.

Jika seluruh kelompok tersebut dijumlahkan, total porsi kekayaan mencapai 100 persen. Data tersebut bersumber dari Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa (2023).

Data itu menggambarkan jumlah uang dan aset riil khususnya tanah ditaksir nilainya 44.800 triliun, tetapi terdistribusi sangat menceng, di mana kelompok 10 persen teratas memiliki 66,2 persen kekayaan bersih, dan 30 persen terbawah hanya 0,8 persen. Kelompok 30 persen terbawah meliputi hampir 100 juta penduduk.

Pengusaha yang melayani rakyat sangat merasakan bahwa rakyat bawah tidak memiliki daya beli. Pengusaha lah yang berhadapan langsung dengan rakyat, terutama pengusaha untuk kebutuhan dasar. Pengusaha kebutuhan dasar berhadapan langsung dengan rakyat. Pengusaha apa saja yang bisa merasakan hal ini, tentu saja bahan pangan, bahan bahan mentah dan bahan matang yaitu warung warung rakyat. Selanjutnya pengusaha perumahan rakyat perumahan murah dengan harga di bawah 200 juta bahkan di bawah 100 juta rupiah.

Lebih dari 100 juta rakyat kita hanya berkutat pada kebutuhan dasar, artinya belum memungkinkan berpikir investasi masa depan misalnya investasi teknologi mengejar kemajuan bangsa lain. Di sektor jasa “pengusaha” jika boleh dikatakan demikian, pada bidang atau industri pendidikan swasta dan kesehatan bisa menjadi indikator, tetapi untuk jasa kesehatan karena sistem BPJS sudah sedemikian luas coverage nya maka kurang bisa menangkap keadaan rakyat. Bisa jadi jika “pengusaha” kesehatan rakyat meningkat menunjukkan rakyat banyak sakit karena ekonomi rakyat kurang baik.

Pendidikan swasta bisa memberi indikator keadaan ekonomi rakyat karena mereka berbayar dan berhadapan langsung dengan rakyat. Pembayaran SPP yang sangat rendah dan menunggak. Muhammadiyah dan NU banyak melayani kelompok ini dan merasakan denyut nadi kehidupan rakyat. Guru guru mereka juga digaji sangat rendah dan menjiwai keadaan rakyat itu sendiri.

Di layanan keuangan, rakyat berhadapan langsung dengan jasa keuangan mikro, kredit harian rentenir, kredit online atau pinjol dan juga kredit keuangan mikro yang lebih formal. Bunga atau margin yang mereka hadapi sangat tinggi bunga berbunga dan progresif meningkat, menambah sulit usaha dan kehidupan umum rakyat. Jika kredit kurang lancar di sektor ini meningkat maka hal tersebut mengindikasikan ekonomi rakyat sedang bermasalah. Harga modal di lembaga keuangan mikro dan kecil yang sangat tinggi hal ini menambah masalah. Rakyat yang mengindikasikan tidak punya uang, sudah begitu mereka memperoleh iklan yang sangat gencar pinjaman on line, pinjol di mana pemerintah tidak bisa berbuat banyak.

Karena kemudahan akses kredit hal ini dikompensasi dengan bunga yang tinggi, akibatnya banyak rakyat terjerat oleh pinjol. Pinjaman yang kecil saja berubah menjadi berlipat. Menggambarkan ekonomi penyerapan surplus dari bawah ke atas yang luar biasa.

Masih terkait dengan sektor layanan keuangan di sektor yang dekat dengan keuangan dunia perjudian khususnya judi on line yang belum bisa diatasi. Sasaran judol mayoritas adalah rakyat dan jika sektor ini meningkat juga dipastikan penyerapan surplus dari mayoritas rakyat ke atas. Kinerja Kominfo dalam mengurangi judol dan pinjol yang ramai beberapa bulan lalu menghilang dan keadaan rakyat tetap saja.

Di sektor layanan juga ada ojol, ketika sektor ini meningkat sehingga over suplai dan menjadi pekerjaan yang hanya survival saja maka ekonomi rakyat digambarkan juga sedang sekarat. Ojol adalah pintu darurat cepat, ketika sektor industri tidak membuka lowongan, sektor pekerjaan informal juga tidak menerima pekerja, maka ojol adalah jalan keluar. Peserta atau pemain ojol yang meningkat menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat.

Jadi mengapa rakyat tidak punya uang ? Penyebabnya adalah tentu saja kompleks. Salah satunya sistem yang menyerap surplus rakyat jelata ke atas, misalnya melalui pinjol dan judol, kredit yang lebih formal dan juga sistem persebaran retail juga memiliki andil. Ojol juga menggambarkan penyerapan surplus digambarkan oleh potongan ojol. Potongan untuk ecommerce sebesar 20 sampai 30 persen juga menggambarkan penyerapan surplus tersebut. Kounter terhadap masalah ini seperti MBG dan koperasi merah putih dengan cepat juga terkooptasi oleh sistem di mana para pemain tetap berputar di atas. Jika MBG dan KDMP bisa menerima partisipasi warung warung rakyat tentu saja dibina bersama menuju standar akan sangat bermakna.

(Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah)