Langkah Berani di Tengah Tantangan: Ini Alasan Prabowo Tutup 700 BUMN demi Efisiensi Rp100 Triliun

LANGIT7.ID-Jakarta; Di balik target ambisius menutup 700 Badan Usaha Milik Negara hingga akhir tahun ini, Presiden Prabowo Subianto membawa visi besar: menciptakan BUMN yang benar-benar sehat, profesional, dan memberi dampak nyata bagi rakyat. Bukan sekadar pengurangan jumlah, ini tentang perubahan fundamental dalam cara negara mengelola asetnya.

Pertemuan di kediaman Hambalang, Jumat lalu, menjadi ajang pembahasan serius antara Presiden, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan jajaran Danantara. Hasilnya? Target penutupan 700 BUMN lainnya pada Desember 2026, yang jika digabung dengan 290 BUMN yang sudah ditutup, akan menghemat anggaran negara hingga Rp100 triliun.

"Langkah ini bukan semata-mata menghilangkan perusahaan negara, tapi menata ulang agar yang tersisa benar-benar kuat dan kompetitif," demikian pesan yang tersirat dari keterangan Sekretariat Kabinet yang diunggah di Instagram, Sabtu (5/9).

Yang menarik, efisiensi Rp50 triliun dari penutupan 290 BUMN pertama disebut telah tercapai. Ini jadi modal kepercayaan untuk melanjutkan langkah berikutnya. Prabowo menegaskan, penataan harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh—bukan sekadar pemotongan instan, tapi restrukturisasi yang terencana.

Namun di balik angka-angka besar itu, ada agenda lain yang tak kalah penting. Dalam pertemuan yang sama, pemerintah juga mematangkan strategi percepatan hilirisasi. Ini sinyal kuat bahwa selain merampingkan, Prabowo juga fokus pada nilai tambah—mengolah kekayaan alam di dalam negeri, bukan sekadar mengekspor bahan mentah.

Tak hanya urusan bisnis, pertemuan itu juga membahas penegakan hukum di sektor kehutanan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan perkembangan penertiban, termasuk tambang ilegal. Prabowo menekankan agar semua eksekusi dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan denda administratif yang akan diumumkan pekan kedua September ini.

Dari semua itu, tampak jelas: kebijakan ini bukan tentang "menghabisi" BUMN, tapi tentang keberanian mengambil keputusan sulit demi masa depan yang lebih efisien. BUMN yang sehat, hilirisasi yang masif, dan penegakan hukum yang tegas—itulah tiga pilar yang sedang dibangun Prabowo secara simultan.(*/saf/sekretariat kabinet)