Presiden Prabowo

Tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yakni mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) memiliki peran penting dalam tindak pidana tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya. Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus ini secara objektif dan transparan.

Kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo masih dalam proses penyidikan. Di tengah penyidikan, beredar daftar 43 tokoh yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh Listyo cs.

Penetapan status tersangka terhadap Listyo Sigit Prabowo (LSP) atas kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara memunculkan pertanyaan mengenai motif di baliknya. Indikasinya, mengarah pada tindak pidana makar.

Listyo Sigit Prabowo resmi dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi Listyo kini digantikan oleh Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Plt KSP.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, menyoroti perlunya peningkatan keamanan komunikasi di lingkaran Istana. Menurutnya, kasus penyadapan presiden oleh Listyo Sigit Cs harus menjadi evaluasi serius agar kebocoran serupa tidak terulang.

Penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto terungkap sudah dilakukan sejak awal tahun 2025, atau tepatnya dua bulan setelah pelantikan presiden.

Salah satu permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wapres Tahun 2024 ke MK yaitu membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Selanjutnya, memohon MK memerintahkan MPR untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Prabowo ingin pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi negeri. Didik J Rachbini mengulas jalan mewujudkannya, mulai wajib belajar 15 tahun, evaluasi jalur mandiri PTN hingga relokasi anggaran pendidikan Rp769 triliun.

Anwar Abbas mengulas polemik Purbaya Yudhi Sadewa dan tekanan oligarki! Ia menyoroti ketimpangan kekayaan, dugaan persekongkolan pengusaha-oknum pemerintah, hingga dampaknya terhadap kebijakan ekonomi nasional.

Mengapa rakyat Indonesia merasa tidak punya uang? Buku Prabowo mengungkap ketimpangan kekayaan: 10 persen orang terkaya menguasai 66,2 persen, sementara 30 persen terbawah hanya 0,8 persen. Simak penyebab dan dampaknya.

BSI siap menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat, didukung 1.130 cabang dan layanan digital BYOND by BSI.

Permintaan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh rakyat Indonesia memiliki rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditanggapi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.