Purbaya dan Reaksi Pengusaha Serta Posisi Prabowo

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Para pengusaha memerlukan adanya stabilitas ekonomi dan politik yang menjamin bagi tumbuh dan berkembangnya usaha mereka. Untuk itu dunia usaha sangat memerlukan kehadiran negara atau pemerintah untuk mengendalikan inflasi, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja. Di samping itu dunia usaha juga sangat memerlukan kehadiran pemerintah untuk membangun dan menyediakan infra struktur seperti jalan, pelabuhan, listrik dan energi yang murah serta memberikan subsidi kepada pihak-pihak tertentu.

Tapi berbarengan dengan itu pemerintah juga memerlukan kehadiran pengusaha untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja serta mendatangkan pendapatan bagi negara berupa pajak. Jadi hubungan antara pihak pengusaha dengan pihak pemerintah atau penguasa sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi dan saling tergantung.

Jika hubungan antara keduanya baik dan tidak diwarnai oleh praktek-praktek tercela maka ekonomi nasional tentu akan tumbuh dengan baik dan rakyat tentu akan bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Tetapi hal itu tampaknya di negeri ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena adanya persekongkolan buruk yang dilakukan oleh para pengusaha dengan oknum-oknum yang ada di jajaran pemerintah sehingga tidak lagi jelas batas-batas yang harus dihormati karena si penguasa juga sudah jadi pengusaha karena mereka juga tergoda untuk mendapatkan cuan dan sebaliknya pengusaha juga merasa perlu untuk menjadi penguasa meskipun tidak secara langsung karena mereka yakin dengan kekuatan uang yang mereka miliki mereka akan bisa mendikte dan mengendalikan sang oknum penguasa.

Di tengah-tengah situasi seperti itulah Prabowo menunjuk Purbaya untuk menjadi menteri keuangan dengan harapan Purbaya akan bisa memberantas praktek korupsi dan menciptakan clean government. Purbaya sebagai pembantu presiden tentu ingin melaksanakan apa yang diinginkan bosnya dengan sebaik-baiknya.

Dan langkah-langkah ke arah itu pun sudah dilakukan Purbaya sehingga telah menimbulkan kegerahan pada kelompok-kelompok tertentu terutama di kalangan aparat yang sudah melakukan praktek kongkalingkong dengan pihak pengusaha.

Oleh karena itu kehadiran Purbaya tersebut jelas-jelas telah mengusik kenyamanan mereka baik dari kalangan sang pengusaha maupun dari kalangan para oknum pemerintah yang sudah bersimbah harta selama ini. Dalam situasi seperti itu tentu saja mereka akan melakukan perlawanan dengan menempuh berbagai cara untuk mengganjal kebijakan-kebijakan Purbaya.

Di antara hal-hal yang bisa mereka lakukan tentu adalah merusak citra Purbaya dengan melakukan resistensi atau dengan tidak mengasih data atau menyebar berita ke publik secara langsung atau melalui suara para pakar dan media sosial atau buzzer bahwa kebijakan yang dibuat oleh Purbaya adalah gegabah dan berbahaya terhadap perekonomian nasional dan lain-lain.

Atau mereka juga bisa mencari backing politik ke DPR sehingga DPR diharapkan akan memanggil serta menekan Purbaya dengan berbagai hal. Di samping itu pihak pengusaha yang juga tidak senang dengan langkah-langkah Purbaya juga bisa melakukan banyak hal untuk menggangu dan merusak citra Purbaya melalui lobi-lobi ke berbagai pihak termasuk ke istana atau menekan Purbaya lewat media dan memunculkan narasi-narasi negatif tentang kebijakannya seperti mengatakan kebijakan Purbaya adalah anti investasi dan bisa mendorong terjadinya resesi dan lain-lain.

Bahkan supaya usaha mereka memiliki dampak yang jelas mereka juga bisa mempergunakan suara dari para ahli dan atau melakukan aksi konkrit berupa membawa dana mereka keluar (capital flight) dengan menjual SBN atau saham yang mereka miliki dengan tujuan untuk menekan nilai rupiah sehingga nilai rupiah terus melemah.

Di sinilah kita melihat adanya ironi, di satu sisi kita melihat Prabowo ingin memberantas praktek korupsi dan kolusi serta praktek-praktek tidak terpuji lainnya. Hal itu sudah ditindak lanjuti oleh Purbaya dengan membenahi SDM dan praktek kerja di kementriannya termasuk di direktorat jenderal pajak, bea dan cukai.

Bahkan Purbaya kita lihat juga berhasil membongkar praktek under invoicing yang sudah berlangsung lama yang sangat merugikan terhadap pemasukan negara.

Jadi apa yang dilakukan Purbaya tersebut jelas-jelas sudah sangat selaras dan sesuai dengan apa yang diinginkan Prabowo. Tetapi meskipun demikian apa yang dilakukan Purbaya tersebut tidak dapat tidak tentu jelas akan mendapatkan reaksi yang bisa berdampak terhadap kehidupan perekonomian nasional sehingga telah menimbulkan tanda-tanda ke arah terciptanya ketidak stabilan ekonomi nasional.

Tetapi hal itu dapat difahami karena struktur ekonomi kita sangat tidak sehat sebab sekelompok kecil orang menguasai sebagian besar ekonomi negeri ini.

Coba saja lihat 1 % orang terkaya di negeri ini menguasai 46 persen dari total kekayaan nasional saat ini. 10 persen orang terkaya di negeri ini menguasai 77 persen kekayaan nasional, sementara 50 persen penduduk paling bawah hanya menguasai 2,5 persen kekayaan negeri ini.

Dalam dunia perbankan 1 persen rekening terkaya menguasai sekitar 60 - 65 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) perbankan. 10 persen rekening terkaya menguasai sekitar 85-90 persen DPK. Sekitar 10 persen dari pendapatan teratas menikmati sekitar 46-50 persen dari total pendapatan nasional. Sementara 40 persen dari pendapatan terbawah hanya mendapat sekitar 15-17 persen dari pendapatan nasional.

Bahkan dalam hal yang terkait dengan sektor strategis seperti sawit, tambang, infra struktur, baja dan tekstil, itu hanya dikuasai oleh puluhan group besar saja. Ini artinya pasar yang sudah terbentuk di negeri ini bukanlah lagi pasar persaingan sempurna dimana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tidak mungkin ada satu pihak yang dapat memengaruhi harga pasar.

Pasar kita saat ini sudah bergeser kepada pasar persaingan tidak sempurna yang terbagi menjadi pasar monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Dalam pasar persaingan tidak sempurna yang mengutak-atik harga dan situasi pasar itu hanya segelintir orang saja.

Oleh karena itu jika ada kebijakan Purbaya yang tidak disetujui oleh segelintir orang tersebut maka mereka akan bisa membuat respons pasar menjadi negatif. Dan ketika itu para pakar sering sekali menjadikan reaksi pasar yang negatif dari pasar persaingan tidak sempurna tersebut sebagai alasan untuk mengkritik dan bahkan kalau bisa untuk menjatuhkan sang menteri dan bahkan juga Presiden.

Oleh karena itu jika ada menteri yang membuat kebijakan yang sesuai dengan amanat konstitusi dan berpihak kepada rakyat serta untuk terciptanya pemerintahan yang bersih maka Presiden semestinya membela sang menteri habis-habisan.

Tetapi Prabowo tampaknya tidak bisa melakukan itu karena dia tidak bisa mengabaikan begitu saja desakan dan tuntutan dari para pemilik kapital atau oligarki karena mengingat dampak yang akan ditimbulkannya sangat besar terhadap perekonomian nasional sehingga akhirnya Purbaya pun terjungkal.

Hal itu bisa difahami karena Prabowo memang bukan Putin. Bagi Putin jika ada oligarki atau para pihak yang menghambat tujuannya untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya maka Putin tidak segan-segan menindak keras mereka meskipun mereka itu adalah orang-orang yang telah berjasa sebelumnya mengantarkan dirinya ke puncak kekuasaan.

(Anwar Abbas, Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan)