Suahasil Gantikan Purbaya, CELIOS Ungkap Beban Berat Menkeu Baru

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan publik. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pergantian tersebut tidak sekedar bagian dari perombakan kabinet.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan kondisi fiskal menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah di tengah ambisi berbagai program Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Purbaya dan Suahasil Nazara Serta Nasib Sistem Ekonomi Konstitusi

"Dalam dua tahun masa jabatan Prabowo sudah ada tiga menteri keuangan. Ini bukan reshuffle tapi ini adalah tekanan dari sisi fiskal untuk mewujudkan ambisi-ambisi dari Prabowo," ujar Bhima, Selasa (15/9/2026).

Dia menyoroti besarnya beban utang pemerintah yang menurutnya mencapai Rp10.290 triliun pada akhir masa jabatan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Jika dibagi berdasarkan jumlah penduduk, termasuk bayi yang baru lahir, beban tersebut setara sekitar Rp35 juta utang pemerintah per orang.

Bhima menegaskan persoalan tersebut belum memperhitungkan utang proyek kereta cepat Whoosh yang kini ditanggung oleh APBN.

"Persoalannya, itu belum termasuk utang Whoosh kereta cepat yang sekarang ditanggung oleh APBN. Nah, dengan beban utang yang semakin berat ini tapi kemampuan bayar utang kita semakin jelek, semakin memburuk," katanya.

Menurut Bhima, salah satu indikator tekanan fiskal terlihat dari rasio beban bunga utang terhadap penerimaan pajak yang mencapai 24 persen.

Ia memberikan ilustrasi bahwa sebagian penerimaan PPN saat berbelanja pada akhirnya digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah.

"Jadi kalau teman-teman beli di restoran, beli barang yang kena PPN misalnya, pajak pertambahan nilai, itu seperempatnya teman-teman dikenakan untuk membayar bunga utang pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Profil Suahasil Nazara, Pengganti Purbaya yang sebelumnya Menjabat Wamenkeu Sejak era Jokowi

Di sisi lain, Bhima menilai tekanan terhadap fiskal muncul karena pemerintah terus mendorong berbagai program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Sekolah Garuda, serta melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan anggaran yang disebutnya sangat besar.

Karena itu, dia meminta Suahasil Nazara tidak sekadar mencari tambahan penerimaan, tetapi melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran.

"Yang penting, waktunya buat menteri keuangan yang baru nggak bisa lagi main fullness tapi harus menyelesaikan persoalan ini," kata Bhima.

Dia menyarankan dalam satu bulan pertama masa jabatannya, Suahasil memprioritaskan efisiensi anggaran untuk program MBG dan Kopdes Merah Putih.

Namun, kata Bhima, efisiensi seharusnya tidak dilakukan dengan memangkas anggaran pendidikan maupun transfer ke daerah.

Minta Independensi Bank Sentral Dijaga

Selain efisiensi anggaran, Bhima juga meminta Suahasil Nazara untuk menjaga independensi bank sentral.

Dia menyoroti dana sekitar Rp400 triliun yang menurutnya perlu ditarik kembali dan tidak diedarkan melalui bank-bank Himbara, terlebih untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih.

Bhima juga menekankan pentingnya keberanian Suahasil Nazara untuk memberikan batasan terhadap kebijakan Presiden apabila dinilai dapat memperburuk kondisi fiskal.

Baca juga: Komisi XI DPR Dorong Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN

"Dan yang lebih penting lagi bagaimana menteri keuangan bisa bilang nggak kepada presiden. Jadi dia bukan fungsinya sebagai pedal gas tapi menjadi penginjak rem," ujarnya.

Bhima menilai masa awal kepemimpinan Suahasil menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan dalam menangani persoalan fiskal.

Dia bahkan mengingatkan, apabila dalam satu bulan tidak terlihat perubahan berarti dibandingkan era Purbaya, pemerintah perlu mengevaluasi kembali posisi Menkeu.

"Tapi kalau dalam satu bulan ternyata kinerjanya biasa-biasa aja dan nggak ada bedanya dengan Purbaya, sorry to say mungkin kita harus cari menteri keuangan yang lain," tutur Bhima.