Presiden Prabowo Tanggapi Kasus Penyadapan, Minta Kapolri Usut Tuntas dan Transparan

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya. Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus ini secara objektif dan transparan.

Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/11/2026).

Ia menyampaikan, agar proses hukum terkait dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, lanjutnya, Presiden telah memberikan dukungan dan arahan kepada Kapolri untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hal yang ditutup-tutupi.

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Baca juga: Daftar 43 Tokoh yang Diduga Disadap Listyo Sigit Beredar, Siapa Saja?

Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden turut menyampaikan keprihatinan atas perkembangan kasus tersebut. Seiring dengan proses hukum yang berjalan, Presiden juga telah menandatangani Keputusan Presiden terkait pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan perkembangan kasus ini tidak memengaruhi pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Pemerintah berkomitmen agar pelayanan publik melalui institusi kepolisian tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali," katanya.

Baca juga: Yusril Sebut Motif Listyo Sadap Presiden Prabowo Mengarah ke Upaya Makar

Terkait dugaan penyadapan, Mensesneg menjelaskan bahwa pelaksanaan penyadapan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memahami bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan tindakan oknum tertentu.

"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu," pungkasnya.

Pemerintah berharap proses penanganan kasus ini dapat berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan mengedepankan objektivitas dan transparansi serta tetap menjaga kepentingan negara dan pelayanan kepada masyarakat.