Pemerintah Indonesia

Prof. Dr. Bambang Setiaji menyoroti efek crowding out dalam kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai berpotensi mendesak UMKM. Ia mendorong regulasi agar program pemerintah bersinergi dengan usaha rakyat, bukan menjadi pesaing.

Prabowo Siap Kurangi Anggaran Pertahanan & Polisi untuk Hapus Kemiskinan! Efisiensi Besar demi Hilangkan Kelaparan & Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan optimisme terhadap masa depan Indonesia dengan mendorong kemandirian energi, pembangunan puluhan pabrik bioetanol, serta pengembangan motor dan mobil nasional buatan anak bangsa.

Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama pertahanan melalui peluncuran IndonesiaSingapore Defence Alumni (INDOSIN/PERSAHAN) guna mempererat hubungan militer, meningkatkan sinergi, dan menjaga stabilitas kawasan.

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima Dubes Korea Selatan Yoon Soon Gu untuk membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia-Korsel, termasuk industri pertahanan, transfer teknologi, pendidikan militer, hingga sistem pertahanan udara.

Kementerian Agama meraih Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2025 sebesar 96,96, melampaui rata-rata nasional dan masuk kategori Sangat Baik.

Kunjungan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ke China menghasilkan dukungan Panda Bond, kerja sama yuan-rupiah, dan komitmen pendanaan AIIB senilai US17 miliar untuk Indonesia.

Pemerintah mengusulkan pembatasan ketat sistem outsourcing melalui revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2025. Usulan Said Iqbal hanya memperbolehkan pekerja alih daya untuk empat bidang penunjang, yakni security, driver, katering, dan cleaning service, sebagai langkah memperkuat perlindungan tenaga kerja.

SBY mengapresiasi penguatan rupiah dan IHSG sekaligus memberikan sejumlah pesan penting kepada pemerintahan Prabowo, mulai dari menjaga kesehatan APBN, mengendalikan utang, menekan inflasi, hingga memperkuat komunikasi publik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah menyiapkan 280 juta bibit kakao dan kelapa unggul untuk 870 ribu hektare lahan perkebunan rakyat. Program senilai Rp9,5 triliun ini ditargetkan meningkatkan produktivitas petani, memperkuat hilirisasi, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Ekonom Didik J. Rachbini menyoroti paradoks pembangunan ketika program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat justru berubah menjadi ladang korupsi dan perburuan rente akibat lemahnya pengawasan serta dominasi kelompok kepentingan.

Pemerintah menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen utama mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus pemerataan nasional.

KH Fahmi Salim menilai agenda Resetting Indonesia yang diusung Presiden Prabowo membutuhkan dukungan ormas Islam sebagai penggerak di akar rumput. Sinergi pemerintah dan umat dinilai penting untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, kemandirian pangan, dan Indonesia Emas 2045.