Anggaran MBG Bisa Tergerus Lagi di Bawah Rp200 Triliun, Pengawasan hingga ke Desa

LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuka peluang pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini hingga di bawah Rp200 triliun. Jika terealisasi, ini akan menjadi kali ketiga anggaran program unggulan tersebut dipotong dalam waktu kurang dari setahun.

Awalnya, pemerintah mengalokasikan Rp330 triliun untuk MBG tahun ini. Angka itu lalu dipangkas menjadi sekitar Rp260 triliun, kemudian kembali turun ke Rp240 triliun. Kini, setelah berbincang dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, Purbaya melihat masih ada ruang efisiensi lebih dalam. "Saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun," ujarnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (3/9).

Bahkan, anggaran MBG tahun depan yang telah disiapkan sebesar Rp240 triliun juga berpotensi ditekan lebih rendah. Purbaya menyebut pemanfaatan teknologi oleh BGN akan menjadi kunci untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Namun, efisiensi bukan berarti pengawasan kendor. Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan menerjunkan perwakilan di daerah untuk mengawasi langsung penggunaan anggaran di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG," jelasnya.

Dari anggaran MBG tahun 2027 yang direncanakan sebesar Rp240 triliun, sekitar 97 persen dialokasikan untuk program makan, sementara 3 persen sisanya untuk operasional BGN. Porsi operasional itu mencakup fungsi pengawasan, monitoring, gaji pegawai, hingga kepala SPPG.

Yang menarik, sinyal pemangkasan ini muncul di tengah upaya pemerintah menjaga efektivitas program yang menyasar jutaan penerima manfaat. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan efisiensi berbasis teknologi, pemerintah tampaknya ingin memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke piring makan masyarakat, bukan terserap biaya administrasi yang membengkak.(*/saf)