Program Mbg

Pengamat sosial ekonomi Anwar Abbas menilai penanganan kasus Jampidsus dan MBG menjadi ujian besar bagi Presiden Prabowo. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil demi menjaga kepercayaan publik.

Muhammadiyah menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis dengan mendorong tata kelola transparan, profesional, dan akuntabel.

Aksi BEM UI dengan Panca Tuntutan Rakyat memicu perdebatan soal APBN, harga kebutuhan pokok, MBG, hingga militerisme. Prof Bambang Setiaji menilai dialog menjadi jalan terbaik mencari titik temu.

Ribuan mahasiswa dari BEM UI, IPB, Universitas Pancasila, dan Gunadarma menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta. Massa menyuarakan lima tuntutan, mulai dari penolakan pemborosan APBN, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kritik terhadap program MBG dan militerisme di ranah sipil.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap dugaan praktik jual beli titik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan jumlah dapur membengkak dan berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun per bulan. Pemerintah meminta Badan Gizi Nasional segera melakukan pembenahan.

Waketum MUI KH Cholil Nafis mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis memanfaatkan dapur mandiri pesantren usai kasus dugaan korupsi MBG. Menurutnya, pendekatan berbasis ekosistem masyarakat lebih efektif, tepat sasaran, dan minim risiko penyimpangan.

Menurut Said Didu, langkah tegas aparat hukum sejumlah pejabat BGN tidak hanya menunjukkan adanya perlunya koreksi serius terhadap tata kelola program MBG, tetapi juga peringatan terhadap Prabowo.

MBG punya multiplier effect yang luar biasa. Kalau ada masalah, ya harus diperbaiki karena memang faktanya ada masalah. Program ini juga ingin menjawab persoalan lapangan kerja.

Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Bambang Setiaji menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dinegosiasikan agar tekanan fiskal negara berkurang. Menurutnya, bantuan gizi sebaiknya lebih fokus kepada anak yang benar-benar membutuhkan.

Ekonom Didik J. Rachbini mendorong reformasi total Badan Gizi Nasional pasca kasus korupsi. Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis perlu pembenahan tata kelola, pengawasan independen, transparansi digital, dan desentralisasi pelaksanaan.

Anwar Abbas mengapresiasi Kejaksaan Agung yang menetapkan tiga petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka. Ia juga meminta pengawasan diperluas hingga pengelolaan program Makan Bergizi Gratis di daerah.

Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) digeledah Kejaksaan Agung sehari setelah Presiden Prabowo mengganti Kepala BGN dan dua wakilnya. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait alasan penggeledahan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan BGN. Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional bersama dua wakil kepala.