Program Mbg

Lebih dari 300 santri diduga keracunan usai menyantap MBG di Sidoarjo. Bupati Subandi akan memeriksa SPPG pemasok makanan besok.

Dinas (Disdik) Kalimantan Tengah akhirnya berlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), usai menuai sorotan lantaran meminta sekolah-sekolah di Kalimantan Tengah tetap berjalan normal dengan alasan berpengaruh terhadap dapur makan bergizi gratis (MBG).

Di tengah situasi terdampak kabut asap yang semakin parah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan, sekolah-sekolah di Kalimantan Tengah tidak diliburkan. Hanya jam masuk sekolah saja yang diubah.

Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang meminta sekolah tidak diliburkan menuai sorotan dan menjadi viral di jagad maya. Pasalnya, alasan sekolah tidak diliburkan karena menurutnya akan berdampak pada operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kantin.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional 1.300 SPPG atau dapur MBG.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengatakan dirinya tetap pada komitmen untuk meneruskan program makan bergizi gratis (MBG). Ia memastikan program ini berjalan dengan perbaikan dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Ahmad Muzani sebut MBG, Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat sebagai satu sistem menuju Indonesia Emas 2045. Simak strategi besar pemerintahan Prabowo.

Rieke menegaskan bahwa putusan MK bukanlah bentuk penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebaliknya, putusan ini merupakan koreksi konstitusional yang sangat penting.

Muncul usulan baru terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada dua skema yang diajukan yaitu penyaluran dana MBG sebesar Rp15.000 atau pengelolaan makanan dilakukan langsung oleh kantin atau dapur sekolah.

BGN tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perbaikan kualitas makanan, hingga transparansi anggaran.

Anwar Abbas menyoroti tantangan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai berbagai kasus yang melibatkan aparat dan pejabat menunjukkan masih kuatnya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

Pengamat sosial ekonomi Anwar Abbas menilai penanganan kasus Jampidsus dan MBG menjadi ujian besar bagi Presiden Prabowo. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil demi menjaga kepercayaan publik.

Muhammadiyah menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis dengan mendorong tata kelola transparan, profesional, dan akuntabel.