Kementerian Agama menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi untuk memastikan kehalalan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pesantren dan madrasah. Langkah ini menjadi upaya Kemenag menjaga prinsip halalan toyyiban serta mendukung visi Presiden Prabowo untuk pemenuhan gizi umat yang aman dan menyehatkan.
BAZNAS RI mendorong pesantren dan UMKM binaannya untuk berperan aktif dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi bersama BGN dan Kemenag ini menjadi langkah strategis menggerakkan ekonomi umat serta memperkuat ketahanan gizi nasional berbasis pesantren dan zakat produktif.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bertransformasi menghadirkan dapur bersertifikat halal. Melalui kolaborasi BGN, BPJPH, dan LPPOM, program ini memastikan setiap sajian aman, sehat, dan halal bagi jutaan anak Indonesia demi membangun generasi emas berdaya saing.
Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan di Forbes Global CEO Conference 2025 usai memaparkan dampak besar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memberi makan 35,4 juta rakyat Indonesia dan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja, serta diakui dunia sebagai penggerak ekonomi rakyat.
LPPOM Jawa Tengah bersama Yayasan Serayu Sejahtera Sejati melatih 146 Dapur SPPG di Purwokerto melalui Bimtek Sistem Jaminan Produk Halal. Langkah ini memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar setiap menu yang disajikan tidak hanya bergizi, tapi juga halal dan aman sesuai standar BPJPH.
Pemerintah melalui BPJPH dan BGN memperkuat program Makan Bergizi Gratis dengan menerapkan sertifikasi halal di seluruh SPPG Indonesia. Setiap satuan gizi kini wajib memiliki penyelia halal untuk memastikan seluruh proses produksi makanan memenuhi prinsip halal, sehat, dan bergizi.
Pemerintah menegaskan semua dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib bersertifikat halal. BPJPH, BGN, dan LPPOM bersinergi mempercepat sertifikasi halal demi pangan anak Indonesia yang aman, bergizi, dan thayyib.
Sertifikasi halal menjadi kunci sukses program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan prinsip halalan thayyiban, dapur MBG wajib menerapkan standar kebersihan, keamanan pangan, dan sistem jaminan halal agar makanan anak bangsa benar-benar halal, aman, dan bergizi.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, melakukan evaluasi terkait kebersihan seluruh dapur MBG. Setidaknya minggu depan sudah rampung.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) mendorong program Makan Gizi Gratis (MBG) menerapkan sistem jaminan produk halal atau sertifikasi halal.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa mencapai 1.000 orang memiliki dapur mandiri untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PBNU melalui Gus Yahya resmikan 42 Sentra Pemberdayaan dan Pengembangan Gizi NU di Jember. NU tegaskan komitmen kawal program Makan Bergizi Gratis demi kesehatan dan masa depan anak-anak.