Dedi Mulyadi Usulkan Dapur Mandiri MBG di Sekolah dan Orangtua Murid Ikut Terlibat

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025 diluncurkan, kasus keracunan massal akibat MBG masih terus terjadi di berbagai daerah, hingga kini.

Di Jawa Barat sendiri yang tercacat sebagai "penyumbang" korban tertinggi yaitu lebih dari 2.000 kasus, sejak Januari hingga September 2025. Terbaru, mencakup 1.333 siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) akibat kontaminasi pada menu olahan ayam.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar, hasil lab dari 11 kabupaten/kota (dengan total 163 sampel positif) yang diperiksa sejak Januari hingga September 2025, dua bakteri utama yang mendominasi adalah Salmonella dan Bacillus cereus. Kontaminasi ini berasal dari sampel makanan berbasis karbohidrat seperti nasi atau lauk olahan ayam.

Berdasarkan temuan tersebut dan juga penyebab lain sehingga murid keracunan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa mencapai 1.000 orang memiliki dapur mandiri untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nantinya usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kota/kabupaten.

"Saya mengusulkan dan nanti dibicarakan dalam MoU, jadi sekolah yang memiliki siswa sampai seribu orang itu dimungkinkan nanti pemprov dan pemda kota/kabupaten membangun dapurnya di sekolah," kata Dedi, dikutip Kamis (2/10/2025).

Menurut Dedi, sekolah dengan jumlah siswa lebih dari seribu orang memang perlu didorong untuk memiliki dapur mandiri.

Kemudian dapur tersebut akan dikelola bersama oleh pemerintah daerah dan oran tua siswa sebagai relawan.

Baca juga: Kepala BGN Beberkan Faktor Penyebab Murid Keracunan MBG, Diantaranya SDM Kurang Berpengalaman

Ia juga membeberkan keuntungan dari langkah tersebut seperti, mampu menekan biaya distribusi makanan sekaligus membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekolah. Selain itu, orangtua siswa dapat berperan aktif menjaga kualitas makanan yang disajikan.

Sementara Pemerintah Daerah akan membantu pembangunan fasilitas dapur, dan sementara para orangtua dilibatkan dalam pengelolaan. Dengan keterlibatan masyarakat, Dedi berharap program MBG tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah,tetapi menjadi gerakan gotong royong bersama.

"Sehingga, nanti bisa menggerakkan orangtua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG. Ini yang menjadi fokus," tuturnya.

Gubernur yang akrab disapa KDM ini pun menyoroti persoalan rekrutmen tenaga kerja. Ia berharap tenaga kerja berasal dari wilayah setempat serta pasokan suplai dan demand.

"Seluruh kebutuhan MBG-nya itu terdata di dalam data statistik Bapedda sehingga bisa dihitung sebagai angka sirkulasi ekonomi yang ditumbuhkan melalui MBG," tuturnya.

Baca juga: Dua Cucu Mahfud MD Keracunan MBG, Jalani Perawatan Intensif hingga 4 Hari

KDM menilai, keberadaan dapur di sekolah akan memudahkan pengelolaan makanan dan mengurangi risiko keterlambatan distribusi. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua agar program berjalan lebih transparan.

Selain itu, Dedi menambahkan, pengawasan berlapis akan diterapkan. Setiap daerah akan memiliki tim khusus untuk menerima aduan dari guru maupun siswa terkait kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan.

Kasus keracunan di berbagai sekolah dan beragai daerah telah menyebabkan ribuan siswa dirawat di rumah sakit dengan gejala yang bermacam-macam. Mulai dari diare, gatal-gatal di seluruh badan, mual muntah, bengkak wajah, gatal tenggorokan, sesak nafas, pusing, dan sakit kepala.

Hingga akhir September 2025, data JPPI menunjukkan lima provinsi dengan jumlah keracunan MBG terbanyak, yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DI Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.

(dari berbagai sumber)