Penutupan 1.300 Dapur MBG, DPR: Keselamatan Anak Harus Utama

LANGIT7.ID, Jakarta; - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena belum memenuhi standar kualifikasi.‎‎
Netty menilai tindakan tegas terhadap dapur penyuplai yang tidak memenuhi kriteria higiene serta keamanan pangan sangat urgen. Langkah ini penting agar program MBG tidak hanya berfokus pada kuantitas pencapaian target, melainkan juga menjamin kualitas sajian yang dikonsumsi masyarakat.‎
‎"Ketika menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Kalau ada dapur yang belum memenuhi standar, memang harus dibenahi sebelum kembali beroperasi," tegas Netty dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).‎
Politisi PKS ini menekankan bahwa kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kebersihan dapur, serta sistem kontrol mutu yang ketat mutlak diterapkan secara merata di seluruh SPPG tanpa pengecualian.‎
Kendati demikian, Netty memberi catatan agar penghentian sementara fasilitas dapur ini tidak sampai menghentikan hak pemenuhan gizi para siswa. BGN diminta bergerak cepat menyiapkan skema pengganti agar pasokan makanan di wilayah terdampak tetap terdistribusi.‎‎
"Penertiban harus berjalan, tetapi pelayanan kepada anak-anak juga jangan terhenti. Kalau satu dapur ditutup karena tidak memenuhi standar, harus segera ada solusi agar penerima manfaat tetap mendapatkan makanan bergizi dan aman," lanjutnya.‎
Lebih jauh, ia mendorong pengawasan berkala dan terbuka yang mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, sanitasi, hingga proses pengiriman sampai ke tangan anak-anak.Ia berharap pembenahan yang dilakukan BGN menjadi titik balik untuk merancang tata kelola MBG yang lebih akuntabel, higienis, dan tepercaya.‎‎
"Tujuan akhirnya tetap sama, anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi dengan aman. Standar harus ditegakkan, tetapi akses penerima manfaat juga harus dijaga," tutur Netty.