Netty Prasetiyani

Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari terjaganya kesehatan dan keselamatan warga.

Komisi IX perlu terus mengawal agar ekspansi MBG berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan pengawasan.

Kementerian Kesehatan mencatat aktivitas influenza di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan. Hingga minggu ke-38 tahun 2026, proporsi positif influenza dalam surveilans mencapai sekitar 56 persen.

Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus ISPA akibat karhutla hingga 9 September 2026, termasuk 26.545 kasus pada balita.

Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan harus diarahkan untuk menghasilkan aturan yang mampu memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus kepastian bagi dunia usaha.

Langkah antisipatif ini dinilai mendesak mengingat sebanyak 93 juta dari total 155 juta tenaga kerja Indonesia menggantungkan hidup di sektor informal dengan tingkat penghasilan yang tidak pasti.

Menurut dia, keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat harus membangun sinergi dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang remaja.

MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia. Karena itu, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas dalam setiap prosesnya.

DPR RI menekankan agar pelaksanaan Magang Nasional Batch 2 tidak sekadar formalitas pencari pengalaman.

Dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap dan polusi udara.

Pemerintah perlu mengantisipasi munculnya masalah kesehatan di lokasi pengungsian, seperti ISPA, dehidrasi, gangguan gizi, serta penyakit yang berpotensi muncul akibat keterbatasan air bersih, sanitasi dan tempat tinggal yang layak.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional 1.300 SPPG atau dapur MBG.

Kelompok pekerja gig memerlukan jaminan kepastian hukum, terutamanya yang berkaitan dengan jaminan sosial dan keselamatan kerja.