Netty Prasetiyani

Pemerintah perlu mengantisipasi munculnya masalah kesehatan di lokasi pengungsian, seperti ISPA, dehidrasi, gangguan gizi, serta penyakit yang berpotensi muncul akibat keterbatasan air bersih, sanitasi dan tempat tinggal yang layak.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional 1.300 SPPG atau dapur MBG.

Kelompok pekerja gig memerlukan jaminan kepastian hukum, terutamanya yang berkaitan dengan jaminan sosial dan keselamatan kerja.

Netty memaparkan bahwa dari perkiraan 4,8 juta angka kelahiran nasional setiao tahunnya, sekitar 48.000 bayi terlahir membawa kelainan jantung bawaan. Dari estimasi tersebut, terdapat setidaknya 12.000 bayi yang mendesak untuk segera dioperasi.

Menurut Netty, mayoritas korban mudah terbujuk oleh tawaran pekerjaan bergaji menggiurkan tanpa memedulikan atau memahami risiko bahaya yang mengintai.

Menurut Netty, pemerintah tidak menemukan terobosan guna menyelesaikan permasalahan di sektor ketenagakerjaan. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan kebijakan yang merugikan masyarakat.

Netty mengungkapkan, berdasarkan data BP2MI, sejak 2014-2022, sudah ada 704 orang PMI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pulang dari Malaysia dalam kondisi tak bernyawa.

Virus Marburg diklaim mirip dengan Ebola dan sangat menular. Badan Organisasi Dunia (WHO) menyebut tingkat kematian akibat virus ini dapat mencapai 88 persen.

Netty menilai menurunnya permintaan pasar luar negeri atau ekspor barang dari Indonesia ke pasar Amerika dan Eropa ditengarai sebagai salah satu penyebab perusahaan melakukan PHK.

Berdasarkan Putusan MK, lanjut Netty, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil. Pertama, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti.

Menurut Netty, hingga awal Desember 2022, sudah ada 24 perusahaan startup di Indonesia yang melakukan PHK. Netty meminta Kemnaker untuk terus memantau proses PHK tersebut.

TGIPF harus bekerja transparan dan independen dalam melakukan investigasi agar hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan. Termasuk mencari tahu faktor lain penyebab terjadinya kasus gangguan ginjal pada anak, di luar dugaan cemaran EG dan DEG.

Netty mengatakan penetapan kondisi KLB untuk kasus gangguan ginjal akut pada anak harus menunggu hasil kerja tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelidiki kasus tersebut.