Netty Prasetiyani

Menurut Netty, pemerintah tidak menemukan terobosan guna menyelesaikan permasalahan di sektor ketenagakerjaan. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan kebijakan yang merugikan masyarakat.

Netty mengungkapkan, berdasarkan data BP2MI, sejak 2014-2022, sudah ada 704 orang PMI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pulang dari Malaysia dalam kondisi tak bernyawa.

Virus Marburg diklaim mirip dengan Ebola dan sangat menular. Badan Organisasi Dunia (WHO) menyebut tingkat kematian akibat virus ini dapat mencapai 88 persen.

Netty menilai menurunnya permintaan pasar luar negeri atau ekspor barang dari Indonesia ke pasar Amerika dan Eropa ditengarai sebagai salah satu penyebab perusahaan melakukan PHK.

Berdasarkan Putusan MK, lanjut Netty, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil. Pertama, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti.

Menurut Netty, hingga awal Desember 2022, sudah ada 24 perusahaan startup di Indonesia yang melakukan PHK. Netty meminta Kemnaker untuk terus memantau proses PHK tersebut.

TGIPF harus bekerja transparan dan independen dalam melakukan investigasi agar hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan. Termasuk mencari tahu faktor lain penyebab terjadinya kasus gangguan ginjal pada anak, di luar dugaan cemaran EG dan DEG.

Netty mengatakan penetapan kondisi KLB untuk kasus gangguan ginjal akut pada anak harus menunggu hasil kerja tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelidiki kasus tersebut.

Menurut Netty, jika masyarakat tidak mengenali gejala penyakit tersebut, maka penanganan akan terlambat dilakukan dan berujung pada kematian.

Kenaikan harga BBM tidak hanya menyasar perusahaan-perusahaan besar, tapi juga berdampak bagi para pelaku UMKM. Saat biaya operasional tinggi sementara serapan pasar rendah, PHK menjadi jalan pintas untuk mengurangi beban perusahaan.

Saat ini, pertemuan tatap muka dan mobilitas masyarakat sudah mulai normal kembali. Namun, hal ini dianggap bisa berbahaya tanpa adanya pengendalian dan pelaksanaan disiplin prokes.

Menurut Netty, pemerintah seharusnya cermat dalam melakukan kalkulasi pembelian agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Netty mengatakan bahwa kebijakan vaksin booster sebagai syarat mudik tahun ini membuat orang kota yang hendak mudik akan mencari vaksin ketiga.