Penyebab Gangguan Ginjal Belum Terungkap, Pemerintah Diminta Bentuk TGIPF

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah segera membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut tuntas kasus gangguan ginjal akut. Pembentukan TGIPF dinilai penting seiring meninggalnya ratusan anak tetapi informasi soal kasus tersebut masih terbatas.

"Ibarat membeli kucing dalam karung, 'kucingnya' ini harus dikeluarkan agar segera ketahuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ratusan nyawa anak Indonesia, calon generasi penerus bangsa melayang, tapi informasi penyebabnya masih gelap dan sangat terbatas," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022).

Baca Juga: Kemenkes: 156 Obat Sirup Boleh Diresepkan

Menurut Netty, TGIPF harus bekerja transparan dan independen dalam melakukan investigasi agar hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan. Termasuk mencari tahu faktor lain penyebab terjadinya kasus gangguan ginjal pada anak, di luar dugaan cemaran EG dan DEG.

"Hukum dan beri sanksi keras jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Pastikan pula tidak ada kepentingan bisnis dan politik dalam kasus ini. Sangat tidak berperikemanusiaan jika ada oknum atau kelompok yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan," ujar Netty.

Politisi Fraksi PKS itu mengatakan pemerintah harus fokus pada investigasi agar kasus ini terang benderang. Netty menyoroti langkah pemerintah yang menarik beberapa jenis obat sirup di pasaran.

"Pemerintah menyebut dugaan penyebab kasus gagal ginjal akut adalah cemaran berupa EG dan DEG dalam obat sirup. Oleh sebab itu, beberapa jenis obat sirup dilarang beredar dan ditarik dari pasaran tanpa penjelasan lebih jauh," ungkapnya.

Baca Juga: Tanggapi Gangguan Ginjal Akut pada Anak, Jokowi: Ini Masalah Besar

Dalam hal ini, Netty bertanya-tanya mengapa baru terjadi sekarang mengingat peredaran obat sirup sudah lama digunakan masyarakat. Menurutnya, penarikan obat dan inspeksi ke apotek tanpa kejelasan informasi malah menimbulkan kegaduhan publik baru.

"Apakah ada kesengajaan dalam penggunaan bahan kandungan obat yang tidak sesuai? Misal, bahan kedaluwarsa atau telah terjadi penurunan kualitas. Atau ada kelalaian prosedur pengolahan bahan obat? Ini yang perlu diinvestigasi nantinya," urai Netty.

"Pemerintah dalam hal ini BPOM harus mampu menjelaskan pada masyarakat bagaimana proses pengawasan terhadap obat-obat yang beredar secara berkala. Jangan gegabah bertindak saat terjadi kejadian dengan penggeledahan atau inspeksi yang tidak sesuai prosedur," tambah Netty.

Baca Juga:

Menkes: Obat Gangguan Ginjal Akut Diberikan Gratis

DPR: Dokter Harus Dapat Perhatian Lebih dari Pemerintah

Menkes Sebut Tingkat Kematian Kasus Ginjal Akut Cukup Tinggi