Legislator Sebut Kenaikan Harga BBM Picu Gelombang PHK

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di sektor industri. Kenaikan harga BBM secara langsung bakal mendongkrak beban operasional unit usaha di seluruh Indonesia.

Menurut Netty, BBM merupakan kebutuhan dasar dunia industri. Jika harganya naik, maka beban operasional perusahaan juga naik.

Baca Juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Walk Out di Sidang Paripurna DPR

"Otomatis produk yang dihasilkan harganya bertambah mahal. Padahal daya beli masyarakat sedang melemah akibat imbas kenaikan BBM," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/9/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan kenaikan harga BBM tidak hanya menyasar perusahaan-perusahaan besar, tapi juga berdampak bagi para pelaku UMKM. Saat biaya operasional tinggi sementara serapan pasar rendah, PHK menjadi jalan pintas untuk mengurangi beban perusahaan.

"Sekarang banyak pelaku UMKM yang menghadapi dilema. Mau menaikkan harga, nanti pembeli lari. Mau tetap di harga yang sama, tidak menutup pengeluaran. Bukan tidak mungkin jika nanti banyak UMKM yang gulung tikar," ujar Netty.

Baca Juga: BBM Naik, Tarif Bus AKAP Ikut Melonjak hingga Rp30.000

Istri Ahmad Heryawan itu juga menyoroti aspek kesejahteraan pekerja saat menghadapi kenaikan harga BBM. Menurutnya, ketika barang-barang di pasaran naik tapi tidak diikuti dengan naiknya upah, maka akan mengganggu kesejahteraan keluarga.

Atas hal tersebut, Netty meminta pemerintah memikirkan skema penanganan imbas kenaikan harga BBM. Dia menekankan pemerintah harus mencari solusi terbaik bagi rakyat.

"Biaya rumah tangga termasuk untuk belanja asupan keluarga mesti terganggu. Apalagi penghitungan UMK untuk 2023 nanti akan menggunakan formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2022, di mana tidak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan upah buruh," tuturnya.

Baca Juga:

Kenaikan Harga BBM Cerminkan Lemahnya Pemerintah Awasi Distribusi

Ketua DPR Desak Pemerintah Percepat Pencairan BLT dan BSU