LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota DPD RI dan Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hilmy Muhammad menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menunjukkan kelemahan negara. Pemerintah dipandang tidak mampu mengatur pendistribusian BBM bersubsidi.
“Mestinya subsidi yang tidak tepat sasaran ini menjadi fokus paling utama daripada menaikkan harga
BBM,” kata Gus Hilmy dalam keterangan pers dilansir laman resmi NU, Senin (5/9/2022).
Gus Hilmy menjelaskan, pemerintah lemah mengawasi penggunaan BBM bersubsidi yang pada akhirnya banyak dinikmati kalangan masyarakat mampu. Hal ini, menurutnya, tercermin dari alasan klasik pemerintah ketika menaikkan harga
BBM.
Baca juga: Harga BBM Naik, Polda Jambi Lakukan Keamanan di SPBU“Jangan-jangan ini dibiarkan, karena setiap kali kenaikan BBM, alasan ini terus-menerus direpetisi. Juga menjadi kecurigaan kita, mengapa harus mengadudomba antara si mampu dan yang tidak mampu,” tanyanya.
Gus Hilmy meminta pemerintah untuk memaksimalkan program Kementerian BUMN berupa Pertashop. Program tersebut direncanakan sejak tahun 2020 dengan target 10.000 unit.
Namun hingga 2022 baru tercapai sekitar 4.311 Pertashop. Dengan modal yang tidak terlalu besar sebagaimana SPBU, Pertashop dipandang Gus Hilmy sebagai salah satu solusi peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan distribusi BBM bersubsidi.
“Ini masalah yang sudah ada pemecahannya oleh Kementerian BUMN, sebenarnya. Namun tidak dilakukan secara maksimal. Yang kami maksud adalah Pertashop, penjualan BBM dalam skala kecil atau mudahnya kita sebut pom mini. Di pom mini hanya menjual BBM yang bersubsidi, SPBU hanya yang nonsubsidi,” urainya.
Baca juga: Polda Jateng Ungkap Penyelewengan BBM Subsidi Puluhan Ton, Negara Rugi Rp11 MiliarGus Hilmy juga menyoroti upaya pendistribusian yang lebih tepat melalui aplikasi MyPertamina. Aplikasi yang baru benar-benar diaktifkan setelah kenaikan BBM menandakan bahwa banyak program yang belum dikoordinasikan secara matang.
(sof)