Dengan adanya aturan untuk pembatasan pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk sepeda motor, beberapa sepeda motor dalam daftar berikut dipastikan tidak boleh mengisi Pertalite di SPBU Pertamina.
,PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi Pertamax Series
Di tengah upaya meningkatkan cadangan migas melalui Drilling Campaign dan penambahan wilayah kerja baru mendukung ketersediaan energi nasional, Regional Indonesia Timur
Dugaan kasus megakorupsi PT Pertamina baru-baru ini menjadi isu besar yang menjadi perbincangan masyarakat. Kondisi ini berimbas kepada kepercayaan publik
Konsumen Pertamina beralih ke SPBU swasta pasca kasus korupsi pengoplosan Pertamax. Jampidsus: 'Jangan tinggalkan produk kita.' Pertamax kini sudah memenuhi standar. Simak fakta lengkapnya!
Anwar Abbas mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang menepati janji memberantas korupsi dengan mengungkap dugaan korupsi 1.000 triliun di Pertamina. Kasus ini dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Memahami perbedaan blending dan oplosan BBM yang jadi sorotan usai penetapan tersangka pejabat Pertamina. Teknik blending bukan praktik ilegal, tapi pengadaan yang tidak sesuai aturan jadi masalah.
Pertamina ungkap sistem ketat pengawasan kualitas Pertamax RON 92, tidak ada pengoplosan BBM. BPH Migas ikut mengawasi distribusi untuk jamin kualitas sesuai standar pemerintah. Konsumen tak perlu khawatir!
Broker swasta jadi aktor kunci skandal korupsi Pertamina Rp193,7 triliun. Simak bagaimana MKAR, DW, dan GRJ bersekongkol dengan petinggi BUMN manipulasi impor minyak mentah dan raup keuntungan 13-15% dari mark-up kontrak.
Pengoplosan Pertalite jadi Pertamax picu pembengkakan subsidi BBM hingga Rp193,7 triliun. Kejagung ungkap modus korupsi petinggi Pertamina yang manipulasi harga dan merugikan APBN melalui kompensasi yang tidak semestinya.
Pelarangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogran memicu kepanikan masyarakat. Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiah meminta tata ulang niaga elpiji dipersiapkan
Pemerintah melalui Kementrian ESDM menetapkan pembelian LPG 3 kg per 1 Februari 2025 hanya dilayani di Pangkalan Resmi Pertamina dan tidak ada lagi di pengecer.