Ketua DPR Desak Pemerintah Percepat Pencairan BLT dan BSU

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk rakyat kecil imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pengalihan subsidi perlu cepat diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat.

Puan mengatakan bahwa kenaikan harga BBM berdampak langsung pada biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lainnya. Oleh karena itu, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan.

Baca Juga: Harga BBM Naik, INDEF: Tak Cukup Buat Orang Beralih ke Transportasi Umum

"Konsumsi masyarakat tentu akan terimbas dengan adanya berbagai peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya akibat kenaikan harga BBM. Bansos sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).

Apabila bansos tidak segera dicairkan, Puan khawatir akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Belum lagi kenaikan harga BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran dunia usaha turut terkena imbasnya karena biaya logistik kian meningkat.

"Seperti pada masa pandemi Covid-19, ketika daya beli masyarakat melemah, tentu dunia usaha akan mengalami tekanan penjualan. Yang sudah sudah, seperti saat pandemi, karyawan di-PHK. Harus ada antisipasi mengatasi persoalan ini," ujar Puan.

Lebih lanjut, politisi fraksi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah memperhatikan masyarakat kelas menengah yang berpotensi menjadi orang miskin baru akibat kenaikan harga BBM. Puan mengingatkan kementerian terkait untuk ikut mendata masyarakat yang bisa menjadi orang miskin baru.

Selain itu, Puan meminta seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan para pekerja, untuk bisa menahan diri dalam menghadapi perubahan ini. Sebab, pengalihan perlu dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

Baca Juga: Imbas Harga BBM Naik, Pengamat: Inflasi Bisa Tembus 8 Persen

"Saya berharap keputusan kenaikan BBM dapat disikapi dengan bijaksana. Pada dasarnya, kebijakan yang dikeluarkan bertujuan demi kesejahteraan rakyat," tutur Puan.

Seperti diketahuim pemerintah mencanangkan pemberian bantalan sosial sebesar Rp24 triliun sebagai dampak kenaikan harga BBM. Bantalan tersebut terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp12,4 triliun, Bantuan subsidi gaji/upah (BSU) Rp9,6 triliun, dan Subsidi Transportasi Angkutan Umum Rp2,17 triliun.

BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150.000/bulan yang mulai diberikan pada September selama 4 bulan. Lalu BSU sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000.

Nantinya, program subsidi transportasi umum akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. DPR berharap pemerintah juga mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang.

Baca Juga:

Harga Lebih Murah dari Pertalite, Stok BBM Milik Vivo Ludes

Harga Pangan Naik Pascakenaikan Harga BBM, Ini Daftarnya

Ekonom Nilai Kebijakan Pemerintah Sudah Tepat Terkait Kenaikan Harga BBM