LANGIT7.ID-, Jakarta - - Komisi III DPR RI mendorong pembentukan dua badan khusus yaitu badan pengelola dan badan pengawas aset, menyusul disahkannya RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupi dan Tindak Pidana Lainnya, menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 19 November 2026.
Ke dua badan ini dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
"Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Usulan pembentukan badan ini mengadaptasi praktik yang sudah dilaksanakan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dengan adanya badan pengelola tersendiri, fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset dapat dijalankan melalui kewenangan yang berbeda.
Baca juga: Setelah 18 Tahun Mangkrak, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPRSementara untuk badan pengawas, Habiburokhman menilai keberadaan badan tersebut menjadi instrumen untuk mencegah agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan, baik sebagai alat untuk menekan pihak yang berada di luar kekuasaan maupun sebagai sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
"Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," jelasnya.
Untuk pengangkatan anggota di badan pengawas, nantinya akan melibatkan Presiden dan DPR. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana dengan independensi apabila perekrutan melibatkan Presiden dan DPR? Sebab dikhawatirkan akan menimbulkan kompromi politik yang dapat memengaruhi independensi lembaga pengawas.
Habiburokhman menjawab, mekanisme yang melibatkan eksekutif dan legislatif bukan hal baru dalam desain kelembagaan negara. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga melibatkan kedua institusi dalam mekanisme kelembagaannya.
"Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu (ada mekanisme pelibatan) antara eksekutif dan legislatif, itu kita saling mengontrol," ungkapnya.
Baca juga: Kawal UU Perampasan Aset, Rieke Desak Pemerintah Hentikan Ulur WaktuMenurut dia, keterlibatan eksekutif dan legislatif tersebut merupakan bagian dari mekanisme saling mengontrol. Dengan demikian, pembentukan badan pengelola dan badan pengawas diharapkan dapat memperkuat tata kelola perampasan aset, mulai dari pengelolaan hasil perampasan hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangannya.
Melalui pengaturan kedua badan tersebut, DPR berupaya memastikan pelaksanaan perampasan aset tidak hanya efektif dalam mendukung pemberantasan tindak pidana, tetapi juga berjalan secara akuntabel dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
(lsi)