Komisi Iii Dpr

Penyusunan RUU tentang Perampasan Aset tengah dilakukan. Komisi III DPR RI menerangkan beberapa hal kepada publik mengenai hal ini terkait Tindak Pidana. Setelah melalui riset dan pendalaman, ada 13 tindak pidana yang berpotensi dilakukan perampasan aset.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus dikebut, agar dapat disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya menerima masukan dari masyarakat mengenai rekening aktivis Pati, Supriyono alias Botok tidak dapat digunakan karena ada pemblokiran maupun penundaan transaksi.

Komisi III DPR RI menyatakan dukungan atas usulan MUI yang mendesak pembentukan regulasi tegas terhadap aksi yang mengampanyekan atau memfasilitasi praktikLGBT..

Keberhasilan Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp11,8 triliun terkait kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas Crude Palm Oil (CPO) mendapat apresiasi

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasbiallah Ilyas mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan gaji

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam menyelidiki dugaan tindak pidana

Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal terhadap enam orang yang diduga terlibat dalam grup Facebook 'Fantasi Sedarah'.

Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas merespons temuan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait tiga indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus pagar laut Tangerang.

Pemerintah akhirnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Anggota Komisi II DPR RI Abdullah meminta satgas bergerak

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespon wacana pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik itu dinilai tidak mudah dilaksanakan

Anggota Komisi III DPR Abdullah meminta Polri mengusut tuntas kasus kecurangan yang dilakukan produsen MinyaKita.

Komisi III DPR RI mengapresiasi tingginya kepuasaan terhadap kinerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diminta semakin meningkatkan kinerja pada bidang hukum