Komisi Iii Dpr

Keberhasilan Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp11,8 triliun terkait kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas Crude Palm Oil (CPO) mendapat apresiasi

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasbiallah Ilyas mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan gaji

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam menyelidiki dugaan tindak pidana

Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal terhadap enam orang yang diduga terlibat dalam grup Facebook 'Fantasi Sedarah'.

Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas merespons temuan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait tiga indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus pagar laut Tangerang.

Pemerintah akhirnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Anggota Komisi II DPR RI Abdullah meminta satgas bergerak

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespon wacana pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik itu dinilai tidak mudah dilaksanakan

Anggota Komisi III DPR Abdullah meminta Polri mengusut tuntas kasus kecurangan yang dilakukan produsen MinyaKita.

Komisi III DPR RI mengapresiasi tingginya kepuasaan terhadap kinerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diminta semakin meningkatkan kinerja pada bidang hukum

Larangan bukber sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Terlebih, pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip itu antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Santoso menilai perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka.

Ahmad Sahroni meminta pihak imigrasi dan Polda Bali bergerak mengusut dan menindak tegas praktik jual beli kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Bali. Kasus tersebut tidak boleh dibiarkan lantaran bakal menimbulkan dampak buruk di masa mendatang.