Komisi Iii Dpr

Larangan bukber sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Terlebih, pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip itu antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Santoso menilai perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka.

Ahmad Sahroni meminta pihak imigrasi dan Polda Bali bergerak mengusut dan menindak tegas praktik jual beli kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Bali. Kasus tersebut tidak boleh dibiarkan lantaran bakal menimbulkan dampak buruk di masa mendatang.

Menurut Santoso, momentum pengungkapan harta Rafael Alun menjadi pintu masuk PPATK untuk menelisik transaksi keuangan maupun rekening pegawai pajak lainnya.

Menurut Adies, pengadilan hanya memutus perkara yang berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat. Apabila KPU dianggap salah, maka hanya menghukum untuk mengklasifikasi ulang partai politik (parpol) yang keberatan.

Ahmad Sahroni meminta Polri membentuk Tim Khusus (Timsus) guna menindak tegas berbagai bentuk premanisme. Usulan tersebut disampaikan lantaran melihat aksi premanisme dianggap sulit diberantas.

Eliezer merupakan JC dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J. Jika Bharada E tidak memberikan pengakuan, maka kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo tak akan bisa terungkap.

Terdapat dua perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Leonard Siahaan serta Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 yang dimohonkan Dian Leonardo Benny.

Wihadi meminta semua pihak bersabar menanti vonis majelis hakim. Wihadi mengimbau agar publik dapat mengikuti setiap proses-proses hukum yang sedang berjalan pada kasus Sambo.

Sahroni setuju kebijakan tilang manual diberlakukan kembali, mengingat rendahnya kedisiplinan pengendara di jalan raya. Menurutnya, hal tersebut sekaligus mewanti-wanti masyarakat agar taat aturan selama berkendara.

Politikus Partai Gerindra itu menilai pemilihan Dirjen Imigrasi harus memahami penegakan hukum terkait masalah peraturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke Indonesia. Bukan hanya mengandalkan pelayanan untuk mencari keuntungan semata.

Aspirasi dari masyarakat dibutuhkan guna mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan dan tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya.