Wihadi mengharapkan kepercayaan publik kembali terhadap institusi Polri. Dia menilai Polri akan selalu tegas dalam menjalankan tugasnya walaupun itu terjadi di internal mereka.
Aboe meminta pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba dapat lebih serius dan ditingkatkan lagi. Terlebih, persoalan narkoba saat ini sudah berstatus darurat.
Dalam hasil perhitungan voting dengan sistem 'one man one vote', Johanis Tanak meraih total 53 suara di Komisi III DPR RI. Sedangkan kandidat lainnya, I Nyoman Wara, meraih 14 suara dan satu suara tidak sah.
Menurut Sahroni, keputusan PTDH harus melalui sidang kode etik. Sehingga akan terlihat tindakan yang disengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan menghalangi proses hukum.
Sebelumnya dalam rapat kerja itu, Anggota Komisi III DPR RI Dipo Nusantara meminta Kapolri untuk bisa menjelaskan terkait benar tidaknya informasi Konsorsium 303 tersebut.
Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dan akuntabel.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mempertanyakan keberadaan Ferdy Sambo dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia ingin Polri menunjukkan Sambo ke publik untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
Sigit membeberkan apa yang disampaikan Div Propam Polri, termasuk Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan sejak awal kasus mencuat. Terdapat intervensi penyidikan yang dilakukan Div Propam Polri yang saat itu dipimpin Irjen Ferdy Sambo.
Sigit, dalam hal ini memegang teguh arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Menurut Sigit, pengusutan kasus ini menjadi pertaruhan bagi institusi Polri.
Arsul berpendapat masukan dari Dewan Pers ini cukup lengkap lantaran bukan hanya berisi perspektif saja. Jika hanya perspektif, Arsul mengatakan persepsi anggota DPR bisa berbeda-beda.