LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI,
Muhammad Nasir Djamil menyoroti soal kebijakan pemerintah melarang pejabat menggelar buka puasa bersama (bukber). Dia menilai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak peka dengan tradisi bukber, yang notabene kearifan lokal umat Islam di Indonesia.
Menurut Nasir, saat ini Indonesia sudah bebas dari
pandemi Covid-19. Bahkan, Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker dalam beberapa bulan belakangan.
"Jangan-jangan, larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim karena akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," ujar Nasir dikutip dalam keterangannya, Sabtu (25/3/2023).
Baca Juga: Abdul Muti: Larangan Buka Bersama Kurangi Ukhuwah Bulan RamadhanPolitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, larangan
bukber sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Terlebih, pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.
"Jadi di mana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinal ide Pak Jokowi, tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," kata Nasir.
Oleh karena itu, Nasir meminta Jokowi tidak ragu mencabut larangan tersebut. Pasalnya, bulan
Ramadhan merupakan bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.
"Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau," ucap Nasir.
Baca Juga:
Larangan Bukber Bagi Pejabat dan ASN, Legislator: Kita Ikut Aturan WHO
Ikuti Arahan Jokowi, Ganjar Terapkan Larangan Buka Puasa Bersama(gar)