Pasca Periksa Mantan Menpora, KPK Buka Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, Telisik Awal Mula Kuota Tambahan

LANGIT7.ID-Jakarta; Ini berita yang sedang ditunggu publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Hal ini diungkapkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, seusai pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait.

"Terkait pemanggilan saksi, siapapun nanti, tentu berdasarkan kebutuhan penyidik," kata Budi di kantor KPK, Jakarta, baru baru ini. Ia menegaskan pihaknya tidak mau berandai-andai, namun pemanggilan setiap saksi akan disesuaikan dengan perkembangan penyidikan untuk mengungkap kasus secara terang benderang. Meskipun belum ada jadwal yang pasti, namun rencana KPK memanggil mantan Presiden tersebut, menjadi informasi yang ditunggu masyarakat.

Kasus ini mencuat setelah KPK menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex. Pusat penyelidikan kini menyoroti kebijakan diskresi yang dikeluarkan Kemenag saat itu, yakni membagi 20.000 kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi menjadi dua bagian.

Menurut Budi, penyidik mendalami alasan pembagian 50:50 tersebut, karena latar belakang pemberian kuota tambahan seharusnya untuk memangkas antrean haji reguler yang panjang. "Kita melihat bagaimana proses diskresi itu dilakukan. Mengapa dibagi 50 persen-50 persen?" ujarnya.

Telusuri Asal-Usul, KPK Periksa Dito Ariotedjo

Untuk melacak asal-usul pemberian kuota, KPK telah memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, akhir pekan lalu. Dito diperiksa karena diyakini mengetahui proses awal pemberian kuota tambahan, setelah mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023.

"Pak Dito mengetahui latar belakang asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji. Keterangannya dibutuhkan penyidik untuk dijelaskan dalam proses penyidikan, artinya ini pra-diskresi," jelas Budi.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi dan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman membahas kerja sama bilateral, termasuk investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penambahan kuota haji Indonesia.

Budi menekankan, keterangan Dito diperlukan untuk melengkapi dan menguatkan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. "Nanti kita akan lihat perkembangan penyidikan ini," tambahnya.

KPK Akan Periksa Pihak Terkait Lain, Termasuk Asosiasi dan PIHK

Lebih lanjut, Budi menyatakan penyidik masih akan memanggil pihak-pihak lain untuk melengkapi keterangan. Pihak tersebut termasuk asosiasi dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Terkait asosiasi ataupun PIHK, nanti penyidik masih akan terus memanggil beberapa pihak yang bisa melengkapi keterangan-keterangan yang sudah diperoleh," pungkasnya.

Terkait isu keterkaitan pemeriksaan Dito dengan mertuanya, Fuad Hasan, yang merupakan pemilik biro perjalanan haji, Budi memilih tidak berkomentar. Ia hanya menegaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga masih akan didalami lebih lanjut.

Penyidikan kasus korupsi kuota haji ini terus bergulir, dengan KPK berkomitmen untuk menelusuri seluruh alur kebijakan dan pihak yang terlibat, demi kejelasan hukum.(*/saf)