2 Mantan Menteri China Dihukum Mati Karena Korupsi

LANGIT7.ID-Jakarta; Dua mantan menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati bersyarat atas kasus korupsi, menurut laporan media pemerintah.

Pengadilan militer pada Kamis menjatuhkan hukuman mati kepada Wei Fenghe dan Li Shangfu dengan masa penangguhan selama dua tahun. Artinya, hukuman mati tersebut akan diubah menjadi penjara seumur hidup setelah dua tahun, tanpa kemungkinan pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat, seperti dilaporkan Xinhua.

Keduanya dinyatakan bersalah atas tindak suap, dan seluruh aset pribadi mereka disita.

Pengumuman ini muncul setelah beberapa tokoh militer papan atas di negara tersebut baru-baru ini dicopot dari jabatannya di tengah gelombang besar pemberantasan korupsi.

Wei menjabat sebagai menteri pertahanan dari 2018 hingga 2023, lalu posisinya digantikan oleh Li pada Maret 2023.

Namun, masa jabatan Li sebagai menteri pertahanan jauh lebih singkat.

Ia diberhentikan pada Oktober 2023, hanya dua bulan setelah mendadak menghilang dari kehidupan publik, yang memicu spekulasi soal pencopotannya.

Kantor berita Reuters mengutip laporan Xinhua sebelumnya yang menyebut Li diduga menerima “huge sums of money” dalam bentuk suap, sekaligus menyuap pihak lain. Investigasi juga menemukan bahwa ia “did not fulfil political responsibilities” dan “sought personal benefits for himself and others”.

Sementara itu, investigasi yang diluncurkan terhadap Wei pada 2023 dilaporkan juga menemukan bahwa ia menerima “a huge amount of money and valuables” dalam bentuk suap serta “helped others gain improper benefits in personnel arrangements”.

Pada Februari, Presiden China Xi Jinping sempat membuat pernyataan publik yang cukup jarang soal pembersihan di tubuh militer. Langkah itu juga baru-baru ini berujung pada pencopotan jenderal militer tertinggi negara tersebut, Zhang Youxia.

Xi mengatakan saat itu bahwa militer telah “undergone revolutionary tempering in the fight against corruption”.

Sejak berkuasa, Presiden Xi telah meluncurkan gelombang demi gelombang kampanye antikorupsi. Namun, para pengkritiknya menilai langkah tersebut juga kerap digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan rival-rival politik.