Apa Isi Kesepakatan Nuklir Iran yang Ditinggalkan Trump? Lalu Apa Kesepakatan Baru Yang Disiapkan?

LANGIT7.ID-Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa perjanjian nuklir yang sedang dirundingkan dengan Iran saat ini akan "jauh lebih baik" dibandingkan Kesepakatan Komprehensif Rencana Aksi Bersama 2015 (JCPOA). Trump sendiri menarik AS dari JCPOA pada 2018, di masa jabatan pertamanya.

Kesepakatan asli tahun 2015 itu membutuhkan waktu sekitar dua tahun negosiasi dan melibatkan ratusan spesialis di bidang teknis dan hukum, termasuk banyak ahli dari AS. Dalam perjanjian tersebut, Iran setuju untuk membatasi pengayaan uranium dan tunduk pada inspeksi sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi.

Namun Trump menarik AS dari kesepakatan itu, menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada". Sebelum serangan awal AS-Israel ke Iran pada akhir Februari, AS telah mengajukan tuntutan baru – termasuk pembatasan tambahan pada program nuklir Tehran, pembatasan program rudal balistiknya, serta penghentian dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata regional, terutama di Lebanon, Yaman, dan Irak.

Pernyataan terbaru Trump muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian apakah putaran kedua negosiasi akan berlangsung di Islamabad, Pakistan. Pasalnya, gencatan senjata dua minggu antara AS-Israel dan Iran hanya tersisa satu hari lagi.

Lalu, apa sebenarnya JCPOA itu, dan bagaimana perbandingannya dengan tuntutan baru Trump?

Apa Itu JCPOA?

Pada 14 Juli 2015, Iran mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa dan enam negara besar – China, Prancis, Rusia, Inggris, AS, dan Jerman. Dalam kesepakatan itu, negara-negara tersebut akan mencabut sanksi ekonomi internasional dan memberi Iran akses lebih besar dalam perekonomian global.

Sebagai imbalannya, Tehran berkomitmen membatasi aktivitas yang bisa digunakan untuk memproduksi senjata nuklir. Pembatasan itu antara lain mengurangi stok uranium yang diperkaya sekitar 98 persen menjadi kurang dari 300 kilogram, serta membatasi tingkat pengayaan uranium pada 3,67 persen – jauh di bawah kadar senjata (90 persen), namun cukup tinggi untuk keperluan sipil seperti pembangkit listrik.

Sebelum JCPOA, Iran mengoperasikan sekitar 20.000 sentrifugal pengaya uranium. Berdasarkan kesepakatan, jumlah itu dipotong menjadi maksimal 6.104 unit, dan hanya mesin generasi lama yang diizinkan beroperasi di dua fasilitas yang diawasi secara internasional.

Kesepakatan itu juga mendesain ulang reaktor air berat Arak milik Iran untuk mencegah produksi plutonium, serta memberlakukan salah satu rezim inspeksi paling ketat yang pernah diterapkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Sebagai gantinya, Iran mendapat keringanan sanksi internasional yang sebelumnya sangat merusak ekonominya. Miliaran dolar aset beku dilepaskan, dan pembatasan ekspor minyak serta perbankan dilonggarkan.


Apa yang Terjadi dengan Program Nuklir Iran Setelah JCPOA?

Selama masa JCPOA, program nuklir Iran sangat dibatasi dan diawasi ketat. IAEA berulang kali memverifikasi bahwa Iran mematuhi ketentuan kesepakatan tersebut, termasuk satu tahun setelah Trump mengumumkan penarikan AS.

Namun mulai pertengahan 2019, Iran secara bertahap mulai melanggar batasan kesepakatan, melampaui batas stok uranium dan tingkat pengayaan.

Pada November 2024, Iran mengatakan akan mengaktifkan sentrifugal "baru dan canggih". IAEA mengonfirmasi bahwa Tehran telah memberi tahu badan pengawas nuklir tersebut tentang rencana memasang lebih dari 6.000 sentrifugal baru untuk memperkaya uranium.

Pada Desember 2024, IAEA menyatakan Iran memperkaya uranium dengan cepat hingga kemurnian 60 persen, semakin mendekati ambang batas 90 persen yang diperlukan untuk bahan setara senjata. Pada 2025, IAEA memperkirakan Iran memiliki 440 kilogram uranium yang diperkaya 60 persen.


Apa Tuntutan Terbaru Trump untuk Program Nuklir Iran?

AS dan sekutunya, Israel, mendesak Iran menyetujui pengayaan uranium nol persen, serta menuduh Iran berupaya membangun senjata nuklir tanpa memberikan bukti.

Mereka juga ingin stok 440 kilogram uranium dengan pengayaan 60 persen milik Iran dikeluarkan dari negara itu. Meskipun kadar itu masih di bawah tingkat senjata, namun merupakan titik di mana pencapaian pengayaan 90 persen untuk produksi bom atom bisa berlangsung jauh lebih cepat.

Iran bersikeras upaya pengayaannya hanya untuk tujuan sipil. Iran adalah salah satu penandatangan Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) 1970.

Pada Maret 2025, Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional AS, memberi kesaksian di hadapan Kongres bahwa AS "terus menilai bahwa Iran tidak sedang membangun senjata nuklir".

Pada Minggu (19/4), Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan tegasnya mengatakan Trump tidak punya hak untuk "merampas" hak nuklir Iran.


Apa Lagi yang Diminta Trump?

Selain soal nuklir, AS dan Israel juga menuntut pembatasan ketat pada program rudal balistik Iran. Para analis mengatakan tuntutan ini setidaknya sebagian dipicu oleh fakta bahwa beberapa rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan "Iron Dome" Israel yang sangat dibanggakan, selama perang 12 hari antara kedua negara pada Juni tahun lalu.

Trump berulang kali memperingatkan tanpa bukti tentang bahaya rudal jarak jauh Iran, mengklaim Iran memproduksinya "dalam jumlah sangat besar" dan bisa "mengalahkan Iron Dome". Iran menyatakan haknya untuk mempertahankan kemampuan rudal tidak bisa ditawar. JCPOA sendiri tidak membatasi pengembangan rudal balistik.

AS dan Israel juga menuntut Iran menghentikan dukungannya kepada kelompok-kelompok non-negara sekutunya di Timur Tengah, termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan sejumlah kelompok di Irak. Iran menolak berdialog soal pembatasan dukungan terhadap kelompok bersenjata tersebut.

Bisakah Trump Benar-benar Mendapatkan Kesepakatan Baru yang 'Jauh Lebih Baik' dari JCPOA?

Menurut Andreas Krieg, profesor madya Studi Keamanan di King's College London, Trump lebih mungkin mendapatkan kesepakatan baru yang mirip dengan JCPOA, dengan "semacam pembatasan pengayaan, mungkin dengan klausul masa berlaku, serta pengawasan internasional".

"Iran mungkin bisa mendapatkan akses ke aset beku dan pencabutan sanksi lebih cepat dibandingkan masa JCPOA, karena mereka tidak akan menyetujui pencabutan sanksi bertahap yang berlarut-larut," ujar Krieg.

Namun ia memperingatkan bahwa lanskap politik di Tehran kini semakin keras. "Iran sekarang menjadi pemain yang jauh lebih garis keras dan kurang pragmatis. Trump tidak bisa mengandalkan niat baik di Tehran," katanya.

Secara keseluruhan, Krieg menegaskan bahwa perang AS-Israel terhadap Iran "meninggalkan dunia dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan jika Trump tetap bertahan dengan JCPOA", meskipun pada akhirnya kompromi baru bisa tercapai.

Meski demikian, Krieg mengatakan masih ada ruang untuk hasil negosiasi jika Tehran dan Washington mengurangi tuntutan mereka. "Kedua belah pihak bisa berkompromi soal ambang batas pengayaan dan moratorium sementara pengayaan. Tapi Iran tidak akan menyerahkan kedaulatannya untuk memperkaya sama sekali, dan pemerintahan Trump harus menemui mereka di tengah jalan," pungkasnya.(*/saf/aljazeera)