Kasus Korupsi

KPK menetapkan lima orang tersangka dari 14 orang yang diamankan, saat operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10). KPK juga meralat soal uang tunai yang disita saat penangkapan.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Rieke menegaskan bahwa tindakan korupsi pada anggaran kebencanaan ini merampas hak dasar masyarakat luas.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut menyoroti OTT KPK di lingkungan BNPB. Dalam pernyataannya, Mahfud menyayangkan dugaan korupsi terjadi di lembaga pemerintah yang bertugas menangani bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi kepada KPK. Bahkan BNPB siap membantu dengan membuka akses data apabila diperlukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) tidak hanya menangkap 14 pejabat institusi tersebut, melainkan juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp1,4 miliar dan logam mulai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10) malam. Penangkapan tersebut terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Mantan Ibu Negara Sri Lanka, Shiranthi Rajapaksa, telah ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan dana sumbangan yang dikumpulkan untuk sebuah rumah sakit anak. Pengumpulan dana dilakukan melalui badan amal yang terkait dengannya.

Nadiem Makarim menyatakan akan segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), usai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman Nadiem dari sebelumnya 10 tahun penjara menjadi 9 tahun penjara.

Semangat pemberantasan korupsi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan fakta baru terkait kasus dugaan jual beli kursi mahasiswa baru di Universitas Jendral Soedirman (Unsoed). Pihaknya mengungkap bahwa ada dugaan keterlibatan guru SMA dalam kasus ini.

Rektor Universitas Jendral Soedirman, Akhmad Sodiq resmi ditetapkan sebagai tersangka usai ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus jual beli kursi untuk mahasiswa baru.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis menegaskan bahwa menjatuhi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Sebab pelaku sendiri telah merampas hak asasi banyak orang.

Mengingat Indonesia telah memiliki rekam jejak pelaksanaan eksekusi mati pada jenis kejahatan luar biasa lainnya, Cholil menilai opsi penerapan hukuman mati untuk perkara korupsi kelas berat bukanlah hal yang asing dalam tata hukum nasional.