Kasus Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi ) mengomentari penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Sekjen Partai Nasdem ini juga ditahan kasus dugaan korupsi

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia menghadapi persidangan yang berkaitan dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Dia didakwa atas tuduhan pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan atas kontrak Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan Pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan mengajukan kasasi terhadap vonis lepas dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap dua petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana.

Ketut juga mengungkapkan bahwa pencegahan itu dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022 selama 6 bulan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1). Penggeledahan disebut-sebut terkait kasus korupsi.

Benny Tjokrosaputro divonis nihil di kasus Asabri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Meski begitu, Komisaris PT Hanson International Tbk itu tetap divonis bersalah dalam kasus ini.

Polri menyatakan Papua masih kondusif pascapenangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan situasi aman terkendali.

Fungsi dan peran pengawas seperti Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial harus bisa lebih optimal lagi. Misalnya dengan melakukan pemetaan terhadap potensi terjadinya korupsi di lembaga peradilan.

Listyo mengungkapkan, pemulihan itu merupakan hasil penyitaan aset dari 659 tersangka pada tahap penyidikan. Mulai dari penyidikan kasus tindak pidana hingga penambangan ilegal.

Korupsi secara makro akan menciptakan inefisiensi, meningkatkan kriminalitas, memperlambat pertumbuhan, dan memperburuk citra dan iklim investasi nasional secara makro.

Ia mengatakan, selain menyiagakan pasukan, pihaknya juga akan melakukan patroli keliling. Penjagaan terhadap demo pun akan diperketat agar menghindari kerusuhan seperti yang terjadi pada tahun 2019 lalu.

Tak hanya hukuman penjara dan denda, Majelis Hakim juga mencabut hak politik Ade Yasin sebagai pejabat publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Menurut Dinalara, majelis hakim mengesampingkan fakta-fakta di persidangan. Dinalara mengaku kecewa lantaran majelis hakim tidak mempertimbangkan kesaksian 39 orang dengan dua saksi ahli.