Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong diagendakannya pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan kerugian negara di kasus dugaan korupsi PT. Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kerugian negara diduga mencapai 104,1 triliun.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha meminta kasus OTT Rektor Unila menjadi momentum PTN mengevaluasi penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Sementara Wakil Rektor Unnes Hendi Pratama meminta seleksi mandiri dihapus.
KPK menetapkan Mardani Maming sebagai DPO atau buron pada Selasa (26/7) lalu. Maming dianggap tidak kooperatif lantaran tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.
Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Sekda Pemalang Mohammad Arifin (MA) diduga ikut terseret dalam kasus korupsi pengadaan jalan kelas 1 dan 2 tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang yang merugikan negara Rp1 miliar.
Menurut hakim, terdakwa terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan kecukupan alat bukti pada persidangan.
Sebagian besar perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terkait korupsi suap.Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebut sebanyak 791 perkara suap yang telah ditangani hingga sekarang.
IPW menilai, pernyataan Karyoto mengisyaratkan KPK telah mengibarkan bendera putih atau menyerah mengejar tersangka eks caleg PDIP, Harun Masiku. IPW menyarankan lembaga penegak hukum lain, Polri dan Kejaksaaan dilibatkan langsung menangkap Harun Masiku.
Adapun saksi lainnya yang dipanggil, yaitu tiga PNS BPK Perwakilan Jabar, yakni Emmy Kurnia, Winda Rizmayani, dan Dessy Amalia. KPK juga memanggil sejumlah pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor sebagai saksi.