Kasus Korupsi

Listyo mengungkapkan, pemulihan itu merupakan hasil penyitaan aset dari 659 tersangka pada tahap penyidikan. Mulai dari penyidikan kasus tindak pidana hingga penambangan ilegal.

Korupsi secara makro akan menciptakan inefisiensi, meningkatkan kriminalitas, memperlambat pertumbuhan, dan memperburuk citra dan iklim investasi nasional secara makro.

Ia mengatakan, selain menyiagakan pasukan, pihaknya juga akan melakukan patroli keliling. Penjagaan terhadap demo pun akan diperketat agar menghindari kerusuhan seperti yang terjadi pada tahun 2019 lalu.

Tak hanya hukuman penjara dan denda, Majelis Hakim juga mencabut hak politik Ade Yasin sebagai pejabat publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Menurut Dinalara, majelis hakim mengesampingkan fakta-fakta di persidangan. Dinalara mengaku kecewa lantaran majelis hakim tidak mempertimbangkan kesaksian 39 orang dengan dua saksi ahli.

KPK turut mengamankan sejumlah uang tunai dalam pecahan asing senilai 205 ribu dollar Singapura atau Rp2,1 miliar yang ditemukan di rumah tersangka DY.

Selanjutnya, barang bukti itu diamankan ke Jakarta untuk pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Tersangka Albasri juga menyerahkan uang tunai senilai Rp50 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai 205.000 dollar Singapura atau setara Rp2,1 miliar dan Rp50 juta dalam OTT Hakim Agung Sudrajat.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Hakim Agung Sudrajat viral dan menjadi perbicangan di media sosial. Twitter mencatat ada 6.310 cuitan mengenai topik itu.

Mahfud menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sementara dirinya hanya menjelaskan kasus-kasus tertentu yang reaksinya dinilai salah.

Aloysius Renwarin menyindir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang terlalu ikut campur dalam kasus kliennya.

Menteri Koordinaator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe memenunhi panggilan KPK di Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong diagendakannya pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana