Penyadapan Dianggap Upaya Makar, PDIP Desak Agar Listyo Sigit Cs Dihukum Mati

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, salah satu anggota komisi tersebut yaitu dari fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin mengatakan agar tersangka Listyo Sigit dan lainnya dijatuhi hukuman mati.

Menurut Safaruddin, dalam kasus penyadapan itu sebaiknya komandannya dulu yang harus dibereskan. Hal ini dia simpulkan dari pernyataan Listyo Sigit saat menjabat sebagai Kapolri.

"Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik," kata Safaruddin Hal itu diungkapkan Safaruddin dalam rapat Komisi III dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di DPR, Jakarta, mengutip CNN, Kamis (12/11/2026).

"Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati," tambahnya.

Baca juga: Temui Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Lima Cara Kerja Penyadapan Listyo Cs

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik, Polri telah menetakan empat tersangka yaitu mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Hukuman yang disebutkan oleh Safarudin mengacu pada pasal 191 KUHP Baru, mengenai tindak pidana makar yang mengancam keselamatan presiden dan wakil presiden dengan pidana mati.

Tak hanya itu, Safarudin menambahkan bahwa selain proses pidana, ia juga mendesak agar Listyo Sigit segera menjalani sidang kode etik di lingkungan Kepolisian.

Baca juga: Ancaman Kedaulatan Negara, Legislator Desak RUU Penyadapan Segera Dituntaskan

Pada kesempatan itu pula Safarudin seakan memberi semangat kepada Kapolri untuk menuntaskan kasus ini meskipun harus menghadapi risiko besar.

"Oke Pak? Bapak kuat? Oke kita kuat. Kebenaran mungkin akan terpinggirkan, tapi kebenaran tidak akan pernah kalah. Saya tahu Bapak, Pak Kapolri ini akan agamanya kuat. Insyaallah kita akan memperjuangkan semua nanti di akhirat," katanya mengutip RMOL.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta agar kasus penyadapan ilegal ini diusut dengan delik tindak pidana makar.

"Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bnagsa," ujarnya.

Ia menilai, penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh lain adalah kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

Meski desakan akan penggunaan pasal makar dan hukuman mati, namun mesti dingat bahwa kasus ini masih berproses dan mengenai penentuan pasal yang dapat dikenakan terhadap para tersangka tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.