Temui Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Lima Cara Kerja Penyadapan Listyo Cs

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Hari ini Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bertemu dengan Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja di Gedung Parlemen. Pada pertemuan itu, Kapolri mengungkapkan lima tahapan dalam modus operandi kasus dugaan penyadapan illegal atau akses ilegal dan penghapusan data elektronik dengan salah satu tersangka Listyo Sigit.

Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).

Dalam aksinya, Suyudi menyebutkan ada lima tahapan modus operandi yang dilakukan tersangka. Suyudi menyebutkan yaitu perintah penyadapan, provisioning (penyediaan, red.), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data. Berikut rinciannya:

1. Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit melalui Slamet Uiandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.

"Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi melansir Antara, Kamis (12/11/2026).

2. Tahapan provisioning, yakni tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justitia.

3. Tahapan pelaksanaan penyadapan, yaitu dengan melalui sistem PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi.

4. Pelaporan hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kabag Monitoring Bareskrim Polri SU hingga Jenderal LSP.

5. Tahapan penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU.

Baca juga: Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat dari Kepolisian, Usai Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Dalam pelaksanaan proses provisioning, Suyudi menambahkan, digambarkan melalui dua jalur yaitu jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.

Pertama, jalur A atau jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.

"Proses tersebut diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat. Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU," katanya menjelaskan.

Kemudian kedua yaitu jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Mon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," katanya.

Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri juga menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan seharusnya didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.

Jadi proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Kemudian hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara, demikian dijelaskan Suyudi.

Baca juga: Komisi III Agendakan Raker dengan Kapolri Pekan Ini, Usut Tuntas Dalang dan Motif Penyadapan

Yang berbeda dalam perkara ini bahwa ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik.

"Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," katanya.

Rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kapolri Jenderal Pol Suyudi sebelumnya dikatakan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum. Komisi III ingin memastikan pengusutan perkara berjalan transparan dan tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujar Habiburokhman mengutip Parlementaria.